Lantik 35 Pejabat, Bupati Kukar Wajibkan OPD Media-Friendly

PROKAL.CO, TENGGARONG – Optimalisasi kinerja aparatur dan keterbukaan informasi menjadi penekanan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri kepada 35 pejabat yang dilantik di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).

Selain dituntut segera beradaptasi dengan jabatan baru, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih terbuka menyampaikan program, capaian, hingga kendala pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Aulia bahkan menegaskan setiap OPD harus media-friendly dan mampu membangun komunikasi dengan awak media.

Pesan tersebut disampaikan Aulia melalui sambutan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemkab Kukar. Menurutnya, kemampuan aparatur dalam menyampaikan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Bapak dan Ibu harus media-friendly. Bapak dan Ibu juga harus mampu membangun komunikasi dengan rekan-rekan media dan tidak menghindari penyampaian informasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Aulia mengungkapkan, hasil survei terakhir mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Kukar menunjukkan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya berkaitan dengan belum optimalnya komunikasi pemerintah dalam menjelaskan pelaksanaan program dan keterbatasan keuangan daerah.

Dia menyebut masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana visi dan misi pembangunan daerah direalisasikan. Di sisi lain, aparatur dinilai belum cukup hadir untuk menjelaskan kendala yang dihadapi pemerintah. “Persoalan yang menjadi sorotan masyarakat adalah aparatur pemerintah dinilai belum cukup hadir dan belum melakukan komunikasi yang baik terkait kendala-kendala yang dihadapi,” ujarnya.

Karena itu, Aulia meminta setiap OPD tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan informasi mengenai kegiatan dan hasil kerjanya tersampaikan kepada publik. Narasi yang dibangun harus didukung data serta sesuai kondisi di lapangan.

Dia bahkan menetapkan target minimal dua berita atau informasi mengenai kegiatan dan program kerja masing-masing OPD pada 2027. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah, termasuk ketika suatu program belum dapat direalisasikan. “Masyarakat saat ini, menurut saya, membutuhkan keterbukaan informasi. Kita harus mampu menyampaikan seluruh kondisi yang terjadi. Jangan sampai ada hal-hal yang justru kita tutup-tutupi,” katanya.

Aulia juga meminta pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dengan jajaran masing-masing. Percepatan adaptasi diperlukan agar pelaksanaan tugas tidak terhambat, terutama menjelang finalisasi penyusunan anggaran 2027.

Program kerja yang disusun harus selaras dengan tugas dan fungsi OPD serta rencana pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh pejabat memiliki peran strategis dalam menggerakkan organisasi dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain komunikasi publik, integritas dan kualitas pelayanan juga menjadi perhatian. Aulia mengingatkan aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat agar menunjukkan karakter yang baik dan memberikan pelayanan optimal di tengah keterbatasan anggaran. “Wajah pemerintah sesungguhnya tercermin dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Dia menegaskan, keterbatasan tidak boleh menjadi alasan bagi aparatur untuk mengabaikan kualitas pelayanan. Masyarakat menilai pemerintah bukan hanya dari pernyataan dan program yang disampaikan, tetapi juga dari kebijakan serta pelayanan yang dirasakan langsung.