Kantor Camat Loa Kulu Mangkrak, Kecamatan dan DPRD Kukar Dorong Kelanjutan Pembangunan

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kelanjutan pembangunan Kantor Camat Loa Kulu di Desa Ponoragan, Kutai Kartanegara (Kukar), kembali menjadi perhatian. Bangunan yang telah lama mangkrak itu didorong untuk dituntaskan, meski masih dibayangi persoalan klaim lahan di kawasan eks Kayumas.

Plt Camat Loa Kulu Khairuddinata menyebut, pembangunan gedung tersebut telah berproses sejak 2014–2015. Namun, sejumlah komplain terkait lahan sempat membuat pembangunan terhenti. Persoalan itu kemudian berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum berlanjut hingga sekarang.

“Namun, saat pembangunan ingin dilanjutkan, waktu itu terjadi efisiensi anggaran. Sehingga tidak ada anggaran untuk melanjutkan pembangunan ini sampai sekarang. Akhirnya, berulang kali masuk dalam proses pengajuan di Musrenbang, tetapi selalu tidak berlanjut,” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Khairuddinata mengatakan, persoalan status lahan kembali mencuat seiring adanya pihak yang mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari lahan eks Kayumas. Menurutnya, pihak yang merasa memiliki bukti atas klaim tersebut dapat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian.

“Sebenarnya kendalanya terkait dengan status lahan. Terakhir, kita juga sudah ada RDP di DPRD Kutai Kartanegara untuk menyikapi terkait lahannya. Jadi, muncul lagi klaim,” jelasnya.

Ia berharap persoalan lahan segera memperoleh kepastian hukum agar tidak terus menjadi penghambat pembangunan. Khairuddinata juga menyebut, kawasan tersebut sejak awal dirancang sebagai kompleks terpadu yang tidak hanya diperuntukkan bagi kantor camat, tetapi juga fasilitas Polsek dan Koramil.

“Harapan kami, hal ini juga bisa dilakukan seperti itu sehingga jelas kepastian hukumnya terhadap objek dan status lahan, seperti yang ada di kantor maupun sekolah,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan, pembangunan kantor kecamatan yang telah lama mangkrak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai, bangunan yang sudah berdiri tidak seharusnya dibiarkan tanpa penyelesaian.

Menurutnya, persoalan lahan perlu diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kelanjutan pembangunan.

“Dari hasil reses ini, kami memastikan akan menindaklanjuti pembangunan kantor kecamatan yang mangkrak dan sampai sekarang belum tersentuh penyelesaian. Persoalan lahannya silakan diselesaikan terlebih dahulu sesuai proses yang ada. Namun, bangunan yang sudah berdiri ini harus dituntaskan. Tidak boleh dibiarkan mangkrak,” tegas Ahmad Yani.