Kukar dan Kutim Siapkan Penyambungan Jalan di Senambah, DED dan FS Ditargetkan Rampung

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) menjajaki kerja sama untuk menyambungkan akses jalan antarkabupaten di kawasan Desa Senambah, Kecamatan Muara Kaman, tepatnya di wilayah Menamang Kanan.

Kesepahaman itu mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono dengan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi pada 5 November 2026. Pertemuan berlangsung di sela kegiatan Porprov Korpri Kalimantan Timur.

Sunggono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan Pemkab Kutim. Salah satu pembahasannya menyangkut kelanjutan pembangunan jalan dari sisi Kutim agar terhubung dengan akses yang telah dibuka dan ditingkatkan Pemkab Kukar.

“Selama ini, Kukar telah mendorong pembangunan jalan di segmen tersebut dengan panjang kurang lebih 129 kilometer. Harapannya, upaya itu diikuti oleh Kutim sehingga akses jalan yang menghubungkan kedua kabupaten dapat tersambung,” kata Sunggono, Selasa (10/11/2026) kemarin.

Menurut dia, pembangunan dari sisi Kukar tidak akan optimal apabila akses di wilayah perbatasan yang menjadi kewenangan Kutim belum memadai. Karena itu, dukungan pemerintah kabupaten tetangga diperlukan agar jalur tersebut benar-benar terhubung.

Respons Mahyunadi, lanjut Sunggono, cukup positif. Wabup Kutim itu menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) dan Feasibility Study (FS) sebagai dasar persiapan pembangunan segmen jalan dari wilayah Kutim pada 2027.

Sementara itu, pembangunan dari sisi Kukar dilakukan secara bertahap. Dari total sekitar 129 kilometer, kurang lebih 50 kilometer merupakan pembukaan badan jalan baru. Adapun sisanya merupakan jalur yang sebelumnya sudah memiliki akses dan perlu ditingkatkan kualitas jalannya. Pengerjaan di sisi Kukar pun belum seluruhnya rampung.

Sunggono menjelaskan, pembangunan fisik jalan tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah. Pelaksanaannya melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di kawasan tersebut, dengan pemerintah daerah berperan menyiapkan perencanaan dan melakukan pengawasan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Pelaksanaan pekerjaan dari sisi Kukar dibagi kepada sekitar lima perusahaan. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah daerah menyusun FS dan DED serta berkoordinasi dengan pengelola kawasan, termasuk pihak Kementerian Kehutanan, karena sebagian jalur melintasi kawasan hutan.

“Dinas PU juga melakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun,” jelasnya. (adv/moe)