Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran di Kukar Bakal Diatur Lewat Perbup

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pembelajaran di Kutai Kartanegara (Kukar) akan diatur melalui peraturan bupati (Perbup). Kebijakan ini disiapkan untuk mengarahkan penggunaan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan, termasuk mengatur tahapan pengenalan AI kepada peserta didik.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, rencana penyusunan regulasi itu merupakan tindak lanjut kunjungannya ke Google Indonesia pada 9 November 2026. Dalam kunjungan tersebut, dia mengikuti kegiatan AI Policy & Guidance Lab bersama Google for Education di Ruang Kapuas, Kantor Google Jakarta.

Aulia menyebut, pembahasan mencakup batasan penggunaan AI berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk siswa sekolah dasar (SD), Pemkab Kukar menginginkan agar pengenalan AI belum dilakukan secara langsung. Sementara siswa sekolah menengah pertama (SMP) mulai diperkenalkan dan dibiasakan menggunakan teknologi tersebut.

Di sisi lain, guru diharapkan lebih dahulu mampu memanfaatkan AI untuk mendukung proses pembelajaran. Mulai dari menyusun metode pembelajaran hingga menyiapkan perangkat ajar.

“Kami ingin membuat batasan-batasan melalui kebijakan agar penguatan muatan etika pada anak-anak lebih diutamakan sebelum mereka terpapar AI,” kata Aulia, Rabu (11/11/2026).

Menurut dia, pengaturan tersebut diperlukan agar pemanfaatan teknologi di sekolah tetap memperhatikan kesiapan peserta didik. Penguatan etika menjadi salah satu pertimbangan sebelum anak-anak berinteraksi lebih jauh dengan teknologi kecerdasan buatan.

Setelah kunjungan ke Google Indonesia, pada 10 November 2026 Aulia melanjutkan agenda dengan menemui jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertemuan itu membahas penguatan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SD.

Aulia mengatakan, program pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan kebijakan daerah. Dengan begitu, program pendidikan yang dijalankan kedua tingkatan pemerintahan dapat berjalan seiring dan saling menguatkan. 

"Program pemerintah pusat nantinya akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah agar keduanya berjalan seiring dan saling menguatkan," tutup Aulia. (adv/moe)