Program Etam Sejahtera, Warga Kukar Bisa Berobat Gratis Cukup dengan KTP

PROKAL.CO, TENGGARONG – Warga Kutai Kartanegara (Kukar) dapat mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit daerah cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudahan ini menjadi bagian dari Program Etam Sejahtera, salah satu program dedikasi Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin dalam Kukar Idaman Terbaik.

Program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa pungutan biaya, sekaligus memangkas kerumitan persyaratan administrasi saat berobat di fasilitas kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar Ismi Mufiddah mengatakan, pelayanan berobat cukup dengan KTP hingga kini telah berjalan. Masyarakat tidak lagi dibebani persyaratan administrasi yang rumit ketika mengakses layanan kesehatan, baik di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit.

"Intinya dengan KTP itu bisa. Sudah jalan, sudah jalan," ujarnya, Kamis (12/11/2026) kemarin.

Kemudahan tersebut juga ditopang cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kukar yang telah melampaui 100 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 94 persen.

Ismi menyebut, Dinkes Kukar terus berupaya meningkatkan persentase peserta aktif hingga minimal 95 persen agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan jaminan kesehatan saat membutuhkan pelayanan medis.

"Angka UHC kita di atas 100 persen. UHC itu artinya yang menjadi peserta, dengan tingkat keaktifan 94 persen. Kita akan kejar lagi tingkat keaktifannya menjadi 95 persen atau bahkan ke atas," jelasnya.

Jangkauan pelayanan kesehatan tersebut didukung keberadaan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah yang tersebar di sejumlah wilayah. Kukar memiliki rumah sakit daerah di Samboja, Kota Bangun, dan Tenggarong Seberang. Selain itu, pembangunan rumah sakit daerah di Muara Badak juga sedang berlangsung untuk memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kawasan pesisir.

Di sisi lain, kemudahan akses berobat perlu ditunjang ketersediaan tenaga kesehatan hingga wilayah pelosok. Dinkes Kukar pun mengandalkan berbagai skema pemenuhan tenaga medis, mulai dari pengangkatan aparatur sipil negara (ASN), penugasan khusus pemerintah pusat, hingga dukungan badan layanan umum daerah (BLUD) dan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).

"Kami mengandalkan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu, mulai dari pengangkatan ASN dan penugasan khusus dari pemerintah pusat, sampai skema BLUD dan BKKD," kata Ismi.