DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

PROKAL.CO, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan lima rancangan peraturan daerah (raperda) yang tengah dibahas dapat disahkan menjadi peraturan daerah sebelum akhir 2026. Penyempurnaan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memperjelas sanksi pidana terhadap pelanggaran perda sekaligus memperkuat penegakannya di lapangan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, lima raperda tersebut saat ini dibahas oleh masing-masing panitia khusus (pansus). Forum Konsultasi Publik (FKP) digelar untuk menghimpun masukan, koreksi, dan pandangan dari berbagai pihak sebelum pembahasan memasuki tahap finalisasi.
"Semoga bisa diselesaikan secepatnya. Konsultasi publik ini kan harapan kita bisa memberikan masukan, memberikan koreksi, ya, bisa berdiskusi dalam rangka penyempurnaan raperda yang saat ini memang tinggal kita finalisasi," ujarnya dalam FKP di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Lima raperda yang dikonsultasikan meliputi pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang; perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk. ke PT Tunggang Parangan (Perseroda); serta perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam.
Dua raperda lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Ahmad Yani menyebut regulasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung kepentingan daerah, termasuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu, DPRD ingin pembahasannya segera tuntas agar dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Setelah difinalisasi di tingkat DPRD, rancangan tersebut akan dikirim ke pemerintah provinsi untuk dikoreksi dan diperbaiki sebelum kembali ke daerah untuk disahkan menjadi perda.
"Kami targetkan seluruh tahapan sudah selesai pada Desember nanti," ucap Yani.
Dalam penyusunan ketentuan pidana, DPRD melibatkan Kejaksaan Negeri Kukar untuk memberikan masukan terkait rumusan sanksi terhadap pelanggaran perda. Yani menilai, pemahaman aspek hukum pidana diperlukan agar ketentuan yang disusun tidak keliru dan dapat diterapkan ketika terjadi pelanggaran.
DPRD juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengawal pelaksanaan perda. Menurut Ahmad Yani, sejumlah perda yang telah disahkan belum diikuti pengawasan dan penegakan secara optimal sehingga pelanggaran masih terjadi tanpa penindakan tegas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




