Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Koperasi dan BUMDesa Bisa Ajukan Kredit hingga Rp1 M, Pemkab Kukar Perluas Pembiayaan Usaha Desa

E
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Muhammad Reza (Elmo/Prokal.co)
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Muhammad Reza (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kutai Kartanegara (Kukar) kini memiliki peluang memperoleh akses permodalan hingga Rp1 miliar melalui Program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT). Perluasan sasaran pembiayaan ini membuka kesempatan bagi lembaga ekonomi desa untuk mengembangkan usaha produktif sekaligus memperkuat perputaran ekonomi masyarakat.

Program tersebut merupakan bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang digagas Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah tidak hanya menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga memperkuat kapasitas koperasi dan BUMDesa sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Muhammad Reza mengatakan, perluasan penerima manfaat menjadi salah satu pengembangan dari program pembiayaan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya. Koperasi dan BUMDesa kini diberikan ruang untuk mengakses fasilitas kredit guna meningkatkan skala usaha.

Advertisement

“Sekarang diperluas lagi jangkauannya, terhadap koperasi maupun BUMDes,” ujar Reza.

Dalam skema tersebut, koperasi berpeluang memperoleh plafon pembiayaan maksimal Rp1 miliar. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Kredit dalam Program Kukar Idaman Terbaik.

Meski memberikan peluang pembiayaan lebih besar, pemerintah tidak serta-merta menyalurkan kredit kepada setiap pemohon. Koperasi maupun BUMDesa tetap harus melewati penilaian kelayakan, terutama terkait rencana penggunaan modal dan prospek usaha yang akan dikembangkan.

Advertisement

Reza menjelaskan, calon penerima perlu memiliki perencanaan bisnis yang jelas. Pemerintah akan melihat jenis usaha yang dijalankan, kebutuhan modal, perhitungan titik impas atau break even point (BEP), hingga potensi keuntungan yang dapat dihasilkan.

“Modal itu misalnya digunakan untuk meningkatkan usaha yang ada. Jadi perlu dilihat rencana usahanya, titik impasnya kapan, dan kapan usaha tersebut menghasilkan keuntungan,” jelasnya.

Menurutnya, pembiayaan harus mampu memperkuat keberlangsungan usaha, bukan justru menjadi beban baru bagi koperasi. Karena itu, peningkatan kapasitas pengelola dan pendampingan penyusunan rencana bisnis menjadi bagian penting agar dana yang diperoleh dapat dikelola secara produktif.

Salah satu peluang pemanfaatan kredit tersebut adalah mendukung penyediaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat, khususnya petani di wilayah perdesaan. Koperasi dan BUMDesa berpotensi mengambil peran dalam penyediaan kebutuhan pertanian tersebut sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UMKM hingga Petani Bisa Akses Kredit Rp500 Juta Tanpa Bunga, Pemkab Kukar Matangkan Skema KKIT

UMKM hingga Petani Bisa Akses Kredit Rp500 Juta Tanpa Bunga, Pemkab Kukar Matangkan Skema KKIT

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)

600 Warga Rentan di Kukar Jadi Sasaran Bantuan Etam Sejahtera di 2026

600 Warga Rentan di Kukar Jadi Sasaran Bantuan Etam Sejahtera di 2026

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyalurkan bansos Program Etam Sejahtera (Elmo/Prokal.co)

Sisa Waktu APBD 2026 Tinggal 1,5 Bulan, DPRD Kukar Desak OPD Percepat Program

Sisa Waktu APBD 2026 Tinggal 1,5 Bulan, DPRD Kukar Desak OPD Percepat Program

Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer