TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah bersiap menghadapi tekanan fiskal, seiring proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp7 triliun. Nilai ini merosot tajam dibandingkan APBD 2025 yang berada di atas Rp10 triliun.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebut, anjloknya harga batu bara global menjadi salah satu penyebab utama. Kondisi ini menjadi alarm bagi daerah untuk tidak terus bergantung pada dana bagi hasil sumber daya alam.
"Kita terlalu bergantung pada dana bagi hasil. Ketika harga batu bara turun, APBD kita ikut terpukul. Maka sekarang kita coba ubah arah. PAD harus jadi tulang punggung," kata Aulia saat diwawancarai di Tenggarong, Selasa (22/7).
Ia menjelaskan, struktur pendapatan daerah selama ini masih bergantung pada tiga komponen utama: pendapatan asli daerah (PAD), retribusi, dan dana transfer. Dari ketiganya, dana bagi hasil masih mendominasi, sementara PAD dan retribusi belum tergarap optimal.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemkab telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah memetakan potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan di sektor masing-masing. Mulai dari sektor pariwisata, pertanian, retribusi layanan, hingga peluang ekspor.
"Target kita jelas: PAD harus kembali di atas Rp1 triliun. Saat ini nilainya sangat rendah, bahkan di bawah Rp500 miliar," tegas Aulia.
Langkah tersebut juga disampaikannya saat peluncuran program Koperasi Merah Putih di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak. Dalam kesempatan itu, Aulia menegaskan pentingnya membuka akses ekspor untuk produk-produk lokal desa dan kelurahan.
"Pada tahun 2026, kami akan melaksanakan misi dagang ke negara-negara yang memiliki penerbangan langsung ke Kalimantan Timur seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei yang langsung melalui Balikpapan. Produk-produk desa dan kelurahan harus kita siapkan untuk dieksekusi dalam misi ini," ujarnya.
Pemkab Kukar, lanjut Aulia, akan memfasilitasi penguatan standar produk, kemasan, serta koneksi pasar luar negeri melalui forum dagang lintas daerah dan negara. Sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, dan makanan olahan dinilai memiliki potensi besar jika dikelola serius dan terarah.
Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal Kukar dalam jangka panjang. Dengan memperkuat sektor riil dan meningkatkan kontribusi PAD, Pemkab berharap bisa mengurangi ketergantungan pada sumber daya ekstraktif dan membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
“Kami yakin kunci menguatkan fiskal ini dimulai dari orang luar datang ke Kukar, dan barang Kukar berangkat ke luar,” tutup Aulia. (moe)
Editor : Indra Zakaria