TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang digelar oleh Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM) pada Senin (4/8).
Setelah audiensi bersama Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Kalimantan Timur, sejumlah tokoh masyarakat, serta perwakilan warga terdampak di rumah jabatannya, Kamis (7/8). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri langsung menyampaikan langkahnya kepada masyarakat.
“Dalam pertemuan tadi, kami berdiskusi panjang dengan Ketua DAD Kaltim, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga terdampak. Insya Allah, data yang telah disampaikan akan kami pelajari dan segera kami bentuk tim khusus untuk mencari solusi terbaik,” tutur Aulia usai audiensi.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan.
“Percayakan kepada kami. Kita akan cari jalan keluar terbaik untuk semua pihak, terutama demi kesejahteraan warga Kukar,” tegasnya.
Aulia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kondusivitas daerah. Ia memastikan, pemerintah tidak tinggal diam dan akan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini diperjuangkan.
“Kami akan memperjuangkan hak-hak yang memang seharusnya menjadi milik bapak-ibu sekalian,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria