Warga Long Apari Harapkan Kehadiran Negara, Musim Kemarau, Harga Beras Rp 1 Juta Per Karung

PROKAL.CO, UJOH BILANG – Terhambatnya arus distribusi kebutuhan pokok imbas musim kemarau yang melanda, membuat warga di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), semakin kesulitan.
Warga di kawasan ini mengandalkan aliran sungai sebagai jalur distribusi kebutuhan pokok. Saat ini, kemarau membuat Sungai Mahakam surut di kawasan hulu. Imbasnya, speedboat yang biasa mengantar barang-barang kebutuhan tak bisa beroperasi. Kondisi ini memicu harga kebutuhan pokok semakin melambung.
Baca Juga: 49.742 Warga Samarinda Penerima JKN Dikembalikan Pemprov Kaltim, Dinkes Siapkan Strategi Pelayanan
Dua pemuda di kawasan perbatasan, Kornelius Zivan Lie Aran dan Benediktus Sava, dalam pernyataan terbuka di media sosial (medsos) menyebutkan, kondisi masyarakat yang kini harus menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok akibat terputusnya jalur distribusi melalui Sungai Mahakam.
Harga beras disebut telah menembus Rp 1 juta per karung, sementara harga BBM berkisar Rp 30 ribu per liter. Menurut mereka, pemerintah harus lebih serius menghadirkan keadilan bagi masyarakat di wilayah paling hulu di provinsi ini.
Keduanya menegaskan bahwa masyarakat Long Apari bukanlah warga negara kelas dua yang pantas terus menanggung mahalnya biaya hidup setiap musim kemarau.
"Long Apari itu bukan wilayah asing. Long Apari adalah akta kelahiran NKRI. Tapi kenapa setiap kemarau tiba, kami harus membayar kemerdekaan ini dengan kelaparan?" tulis mereka kepada Kaltim Post (grup Prokal.co), Jumat (7/8/2026).
Menurut mereka, persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai dampak kondisi alam semata, melainkan menjadi persoalan kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat perbatasan.
"Jangan tanya kenapa harga beras Rp 1 juta. Tanya, di mana negara saat kapal logistik tidak bisa masuk Mahakam. Jangan tanya kenapa LPG Rp 750 ribu. Tanya, di mana subsidi yang katanya untuk rakyat," sebut mereka.
Dalam pernyataannya, kedua pemuda itu menegaskan masyarakat Long Apari tidak meminta belas kasihan. Sebaliknya, mereka menuntut hak sebagai warga negara yang selama ini turut menjaga kawasan perbatasan Indonesia sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Mereka juga menilai berbagai program pembangunan yang selama ini diumumkan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah perbatasan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




