PEMINDAHAN aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital. Sehingga tak sekadar memindahkan ASN semata. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
Karena itu, dia meminta ASN yang dipindahkan maupun yang diisi dari jalur rekrutmen CASN 2024 harus benar-benar diseleksi. Anas mengatakan, IKN nantinya menjadi sebuah mimpi bersama mewujudkan birokrasi terbaik. Melalui penguatan SDM yang unggul dan BerAKHLAK sesuai core values ASN, diharapkan IKN dapat mencapai gambaran birokrasi terbaik dalam penilaian reformasi birokrasi. Baik pada aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan SPBE, akuntabilitas kinerja dan implementasi pelayanan publik.
“Untuk itu, kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, namun bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital di sana. Sehingga diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja namun juga memiliki skill dan bisa multitasking,” ujarnya saat Rapat Pimpinan Kementerian PAN-RB di Jakarta, Senin (29/1). Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini menambahkan, selain penguasaan skill dan multitasking, persyaratan kompetensi ASN yang dipindahkan juga harus menguasai literasi digital berdasarkan hasil asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Persyaratan kompetensi yang lain tentunya mereka harus menguasai penerapan nilai-nilai BerAKHLAK,” jelas Rini. Lebih lanjut Rini menyampaikan terdapat beberapa prinsip pemindahan ASN ke IKN. Prinsip tersebut yaitu semua ASN kementerian/lembaga yang bekerja di Satuan Kerja (Satker) pusat akan dipindahkan. Skema pemindahan akan dilakukan secara bertahap sesuai penapisan (filter) kelembagaan dan ketersediaan hunian dimana satu ASN mendapatkan satu unit hunian baik single maupun sudah berkeluarga.
“Prinsip lainnya yaitu ASN yang dipindahkan pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus (tunjangan sebagai pionir) dan formasi CPNS Tahun 2024 dipersiapkan untuk menjadi prioritas pindah ke IKN,” kata Rini. Tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase, di mana pada fase pertama (2020–2024) adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Fase kedua (2025–2029) adalah pengembangan shared office di IKN, yaitu mewujudkan “smart government” serta penerapan shared offices.
Kemudian fase ketiga (2030–2039) adalah pengembangan agile government, yaitu kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan (digital government). Selanjutnya fase keempat (2035–2039) pembangunan kota cerdas Industri 4.0 dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial. Terakhir atau fase kelima (2040–2045), pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence (AI), yakni pengembangan konsep perluasan kota cerdas menuju Society 5.0, pemerintahan bersifat citizen centric. (riz/k8)
