BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11). Pertemuan maraton yang dilakukan sejak Minggu siang hingga malam hari tersebut secara khusus membahas agenda strategis terkait penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal.
Dalam unggahan resmi pada akun Instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan tersebut menggarisbawahi upaya pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor sumber daya alam.
"Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini membahas berbagai agenda strategis, khususnya terkait hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan," kata Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Fokus pembahasan juga mencakup penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.
"Penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat," tambah Teddy. Lebih lanjut, Teddy menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjalankan amanat konstitusi.
"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'," pungkasnya, menandakan keseriusan pemerintah dalam memastikan kekayaan alam dikelola demi kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. (*)
