Dijagat maya kemarin dihebohkan beredarnya foto e-KTP milik warna negara Tiongkok. Muncul kekhawatiran bahwa para WNA yang punya e-KTP itu bakal dimobilisasi untuk mencoblos calon presiden (capres) tertentu.
Foto e-KTP yang beredar itu tertulis milik seseorang berinisial GC. Pada kolom kewarganegaraannya tertulis China. Dia disebut tinggal di Jalan Selamet Perumahan Rancabali, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menjelaskan, kepemilikan e-KTP bagi WNA bukan hal baru. Praktik tersebut ada sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. ’’Sehingga tidak haram WNA punya KTP elektronik,’’ ujarnya.
Namun, dia menegaskan bahwa syarat penerbitan e-KTP bagi WNA jauh lebih banyak. Bagi WNI, mengurus e-KTP cukup menyertakan kartu keluarga (KK). Sementara itu, WNA harus menunjukkan izin tinggal tetap yang diterbitkan pihak imigrasi. Format KTP-nya juga berbeda. Dalam blangko, terdapat identitas asal negara. Kemudian, masa berlakunya tidak seumur hidup. ’’KTP WNA bergantung izin tinggal tetapnya. Kalau izin tinggal tiga tahun, e-KTP-nya tiga tahun. Kalau satu tahun ya satu tahun,’’ imbuhnya.
Dia menjelaskan, semua KTP yang diterbitkan jajarannya memiliki warna sama, yakni biru. Yang membedakan hanya syarat mendapatkan dan masa berlakunya. Pria asal Sleman itu menegaskan, KTP WNA tidak bisa digunakan untuk pemilu. Sebab, syarat menjadi pemilih adalah WNI.
Meski desain KTP untuk WNA mirip dengan WNI, Zudan yakin petugas TPS bakal mengecek kewarganegaraannya. ’’Sehingga kalau dibawa ke TPS, orang langsung tahu saat dibaca KTP-nya. Oh ini warga negara asing, harus keluar dari TPS,’’ tuturnya.
Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, nomor induk kependudukan (NIK) di KTP WNA Tiongkok atas nama GC itu memang terdaftar di DPT. Namun, tidak ada nama GC. NIK tersebut terdaftar atas nama Bahar, warga Desa Sayang, Kabupaten Cianjur. Statusnya WNI dan orangnya berbeda dengan GC.
Problemnya, NIK di e-KTP milik Bahar sedikit berbeda dengan yang tercatat di DPT. Bila di DPT tercatat angka 7, pada e-KTP fisik Bahar tertulis angka 2 pada urutan yang sama. KPU akan menelusuri perbedaan tersebut. ’’Poin pentingnya adalah Bapak GC dengan NIK ini tidak ada di DPT Pemilu 2019,’’ terang Viryan. Yang mungkin terjadi, lanjut dia, KPU Kabupaten Cianjur keliru saat meng-input data NIK Bahar ke dalam daftar pemilih. Dengan begitu, Bahar terdaftar menggunakan NIK milik GC. Sedangkan NIK yang tercantum dalam e-KTP Bahar tidak terdaftar sebagai pemilih.
Jawa Pos mengecek ulang pernyataan tersebut melalui penelusuran DPT. Hasilnya, NIK di e-KTP Bahar memang tidak terdaftar dalam DPT. Bahar tercatat di DPT menggunakan NIK milik GC.
UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu sudah mengatur syarat mencoblos pada Pemilu 2019. Syarat itu tercantum dalam pasal 198 ayat 1. Yakni, WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah, serta tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan.
Viryan menambahkan, pihaknya akan bersurat ke Kemendagri terkait WNA yang memiliki e-KTP. ’’Kami akan meminta data para WNA itu by name by address,’’ lanjutnya. Dengan begitu, KPU bisa langsung mengecek bila muncul lagi isu semacam itu di ruang publik.
KPU sekaligus akan mengecek data tersebut satu per satu. Tujuannya, memeriksa apakah ada WNA yang punya e-KTP dan masuk DPT. ’’Misalnya ada, ya kami coret,’’ tambahnya.
KPU juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mengecek kebenaran data WNA yang beredar itu. Bila memang terjadi pemalsuan data, yang berhak mengusutnya adalah Bareskrim. KPU sebatas memastikan ada tidaknya pemilih yang tak memenuhi syarat masuk DPT. (byu/wan/far/dee/c7/oni)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

