Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Ingatkan Ada Kontrol Pemilu

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯

JAKARTA – KPU mengingatkan semua pihak menahan diri menjelang masa pemungutan suara pemilu. Dalam sistem demokrasi, pemilu sudah diatur undang-undang. Semua wajib menaati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.


Advertisement

’’Sebenarnya ada mekanisme saling kontrol terkait proses pemilu itu sendiri,’’ terang Komisioner KPU Wahyu Setiawan kemarin (1/4).

Menurut dia, kontrol yang dimaksud adalah peran pengawasan dari Bawaslu. Bahkan, pada puncak pemilu 17 April mendatang, Bawaslu tidak mengawasi sendirian. Ada saksi di TPS yang juga bisa mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, ada para pemantau pemilu. Ditambah lagi masyarakat yang antusias mengikuti pemungutan dan penghitungan suara hingga akhir. ’’Ini imbauan untuk semua pihak,’’ lanjutnya.

Wahyu menanggapi pernyataan yang dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Dia mengancam akan menggunakan people power jika KPU dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri tidak segera memperbaiki berbagai kejanggalan daftar pemilih tetap (DPT) temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Menurut Amien, pengerahan people power merupakan bentuk ketidakpercayaan kubu Prabowo terhadap proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Advertisement

Senada dengan Wahyu, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan bahwa mekanisme komplain dalam pelaksanaan pemilu sudah jelas diatur dalam undang-undang. ’’Kalau ada temuan, tidak puas (proses pemungutan dan penghitungan suara), bisa dibuat laporan ke Bawaslu,’’ terangnya setelah evaluasi debat di KPU kemarin.

Penghitungan dan rekapitulasi suara juga dilakukan secara manual dan berjenjang. Di setiap tingkatan, saksi bisa memberikan catatan keberatan bila memang mendapati temuan ketidakberesan. ’’Semua berjenjang dan semua ada sistem check and balance,’’ tambahnya. Pada hari pemungutan suara, KPU diawasi Bawaslu, saksi, dan masyarakat.

Dalam jumpa pers kemarin, kubu Prabowo mempertanyakan legitimasi Pemilu 2019. Mereka mendesak KPU menghapus data-data invalid yang sampai saat ini masih berada di DPT. Ada berbagai jenis data invalid yang ditemukan BPN. Beberapa di antaranya adalah DPT ganda, pemilih di atas 90 tahun, pemilih di bawah 17 tahun, pemilih sudah meninggal, pemilih tidak berada di tempat, hingga kartu keluarga (KK) manipulatif yang terdiri atas puluhan anggota keluarga.

Advertisement

Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mengaku telah melaporkan temuan tersebut ke KPU jauh-jauh hari. Tepatnya, ketika KPU memutuskan membuka data DPT kepada kedua kubu paslon. Dengan begitu, mereka bisa bersama-sama melakukan pencocokan data. ’’Kami sudah melapor soal ini ke KPU semenjak 15 Desember lalu,’’ ucapnya.

Adik capres Prabowo Subianto itu menambahkan, pihaknya memberikan tenggat kepada KPU untuk segera memperbaiki data invalid yang mereka temukan tersebut. Alih-alih mencoret DPT ganda yang ditemukan, Hashim menilai reaksi KPU dengan melakukan sampling justru tidak tepat. ’’Hari ini (kemarin, Red) sudah lewat batas waktu yang kami tentukan, yakni 17 Maret,’’ tegasnya.

KPU dianggap hanya mengambil salah satu contoh DPT yang dianggap invalid. Misalnya, mendatangi salah seorang pemilih berusia di atas 90 tahun yang ternyata masih hidup. Juga menemui pemilih di bawah 17 tahun yang ternyata sudah menikah dan dianggap sah memilih. Hanya untuk menegaskan keabsahan DPT yang dimiliki KPU. Tanpa mengecek satu per satu temuan DPT yang diberikan BPN. ’’Menurut saya ini konyol, sampling yang diambil bisa jadi satu dari 500 orang yang lahir di tanggal yang sama,’’ imbuh Hashim.

Padahal, menurut dia, permasalahan di lapangan masih lebih luas dari sampling KPU. Hashim menambahkan, BPN sudah melakukan beberapa penelitian terhadap temuan tersebut. Terutama di daerah Jawa Timur. Wilayah yang menurutnya memiliki data DPT paling rawan. Misalnya di daerah Bangkalan, Madura, yang hampir 90 persen dari DPT yang dia temukan tidak berada di tempat. Mereka sedang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).

Juga, satu keluarga di Banyuwangi yang terdiri atas 63 orang menurut kartu keluarga (KK). Tapi, ternyata hanya terdapat 7 orang di dunia nyata. ’’Kalau tidak salah nama kepala keluarganya adalah Pak Ariyanto. Dia sendiri kaget ketika kami temui. Keluarganya hanya tujuh dan beberapa bahkan sudah meninggal,’’ lanjut Hashim.

Dia mengaku tidak menoleransi lagi alasan yang diberikan KPU. Hashim mengancam, jika DPT tidak segera diperbaiki hingga hari coblosan, BPN akan melaporkan KPU ke ranah pidana. Sebab, mereka dianggap lalai melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. ’’Selama data ini belum diperbaiki, kami akan terus mempertanyakan legitimasi pemilu kali ini. Prabowo may not accept the right result of the election,’’ tegasnya.

Di saat bersamaan, Amien mengancam menggunakan people power jika KPU dan Ditjen Dukcapil tidak segera memperbaiki temuan dari BPN tersebut. Kemarin dia juga datang dalam jumpa pers BPN.

Menurut Amien, ancaman people power merupakan reaksi atas ketidakpercayaannya terhadap MK. Amien menjelaskan, itu merupakan shock therapy yang dia berikan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah. Sebab, mereka tidak segera menyelesaikan temuan BPN itu. Amien yang juga anggota dewan pembina BPN menjelaskan, itu merupakan suatu bentuk pengibulan masif kepada rakyat. ’’Maaf saya agak emosi, tapi ini merupakan penghinaan terhadap akal sehat manusia,’’ bebernya. (byu/bin/c17/agm)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer