DERI RIDWANSYAH/JPG
JAKARTA-Dua tahun berlalu, kasus Novel Baswedan bak temui jalan buntu. Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan lepas tangan terhadap pengungkapan kasus penyerangan tersebut. Kelompok pekerja antikorupsi itu menyebut apa yang disarankan Presiden untuk mendorong tim gabungan bentukan Polri bukanlah solusi. Sebab, hal itu sudah pernah dilakukan.
Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan pihaknya sudah menemui Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Idham Azis pada akhir Maret lalu. Selain sebagai kabareskrim, Idham juga merupakan ketua tim gabungan pengungkapan teror Novel yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Januari lalu. “Kami sudah menanyakan (ke Idham Azis, Red) apakah pelakunya (penyerangan Novel) ditangkap? Dan dijawab belum ditangkap,” kata Yudi kemarin (13/4). Atas mandeknya perkembangan kasus itu lah, WP KPK meminta bantuan Presiden Jokowi untuk mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen. Bukan di bawah naungan Polri. “Apakah suatu kesalahan meminta kepada Presiden agar kasus tersebut segera diungkap setelah dua tahun masih gelap? Bukankah Bapak Presiden berjanji akan memperkuat KPK?,” terang alumnus Universitas Indonesia (UI) itu.
Menurut Yudi, belum tertangkapnya pelaku penyerangan air keras Novel yang terjadi 11 April 2017 itu sudah cukup menjadi alasan pembentukan TGPF independen. KPK, kata dia, berharap Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara merealisasikan permintaan itu sebagai wujud realisasi terhadap penguatan KPK.
Terpisah, Novel juga senada dengan ketua WP KPK. Dia meyakini hanya dengan TGPF independen pelaku penyerangan dan aktor intelektual penyiraman air keras bisa terungkap. Novel menegaskan upaya menuntut pengungkapan teror tidak berkaitan sama sekali dengan agenda politik mana pun. Dia memastikan tuduhan yang menganggap dirinya berafiliasi dengan salah satu partai politik (parpol) sama sekali tidak benar.
Menanggapi itu, Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar juga sepakat jika tim independen dibentuk demi atasi persoalan tersebut. Dan presiden lah yang paling berhak membentuk TGPF.
“Sudah saatnya TGPF dibentuk. Bukan Polri yang membentuk, tapi presiden. Presiden harus bentuk TGPF yang berisi orang yang independen yang punya rekam baik di depan publik,” tegasnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Senin (24/12).
Erwin menilai kasus yang menimpa Novel bukan kasus yang sulit diungkap jika dibandingkan beberapa kasus yang ditangani Polri. Maka, satu-satunya cara untuk membongkar kasus penyiraman air keras ini ialah TGPF.
“Ini (penyiraman air keras) bukan kasus yang sulit dibongkar. Ini bukan soal kompetensi, namun soal komitmen,” ujarnya.
Selain itu, perihal adanya rekomendasi Komnas HAM yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka penyelidikan pasal obstruction of justice terkait pengusutan kasus Novel, menurut Erwin bukan itu yang dijadikan prioritas.
“Secara hukum, pasal obstruction of justice sangat dimungkinkan untuk diterapkan. Tapi secara politik akan potensial mendapat perlawanan dari penegak hukum lainnya,” jelasnya kemudian menambahkan, “Karenanya, sebagai jalan keluar tidak menimbulkan friksi kelembagaan, Presiden harus membuat TGPF secepatnya. (tyo/ipp/jpg/ypl)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

