JAKARTA - Meski pertemuan antara pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dilakukan, gejolak berupa petisi di internal komisi antirasuah tersebut berpotensi kembali terjadi di masa mendatang. Sebab, kemelut di internal yang berulangkali mencuat di permukaan itu diduga disebabkan adanya ketidaksamaan misi antara pegawai satu dengan pegawai lain. Bukan masalah pekerjaan biasa.
Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan penyebab utama kebuntuan penyidik dan penyelidik mengungkap pelaku level tinggi alias big fish adalah adanya loyalitas ganda (double loyality) di kalangan pegawai dan pejabat di kedeputian penindakan KPK. Maklum, personel penindakan KPK tidak hanya berasal dari internal. Tapi juga eksternal.
"Ada pihak-pihak yang bekerja bukan untuk memberantas korupsi, namun sengaja ditempatkan sebagai "kuda troya" dalam pemberantasan korupsi," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos, kemarin (20/4). Hanya, Erwin belum mau membeber sejauh mana kinerja "kuda troya" di KPK yang dimaksud. Termasuk oknum pegawai KPK yang diduga berperan sebagai "kuda troya" tersebut.
Sebelumnya, pegawai di kedeputian penindakan KPK melayangkan petisi terkait dengan kebuntuan mengembangkan kasus-kasus yang melibatkan pelaku big fish. Dalam petisi itu, pegawai yang terdiri dari 114 penyidik dan penyelidik mengurai lima hal yang dianggap sebagai bagian dari kebuntutan itu. Petisi itu ditanggapi pimpinan dengan menemui pegawai KPK yang menandatangani petisi itu pada Selasa (16/4).
Menurut Erwin, komisioner KPK ke depan harus membuka secara terang siapa oknum-oknum yang diduga menghambat pengungkapan big fish. Bila perlu, komisioner melalui dewan etik menjatuhkan hukuman berat jika mereka terbukti secara sengaja menghalangi pengungkapan kasus-kasus yang sedang ditangani KPK. Baik itu penanganan di tingkat penyidikan atau penyelidikan.
Selain itu, Erwin juga berharap Agus Rahardjo cs membuka proses seleksi pejabat dan pegawai di kedeputian penindakan KPK secara transparan. Terlebih seleksi penyidik KPK dari pihak eksternal yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat. "Komisioner harus mendengar masukan dari masyarakat sipil terhadap posisi-posisi penting dan kunci dalam struktur KPK," imbuh pria asal Sumatera Barat itu.
Disisi lain, hingga berita ini ditulis, pimpinan KPK belum bisa dimintai keterangan terkait indikasi "kuda troya" tersebut. Saat dihubungi wartawan koran ini, Ketua KPK Agus Rahardjo belum memberikan respon. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

