Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemendikbud Gandeng Kemenag Tangkal Radikalisme

n
Penulis: nicha-Nicha JKT❯
Mendikbud Muhadjir Effendy. (Foto : dok.Kemendikbud for Kaltim Post)
Mendikbud Muhadjir Effendy. (Foto : dok.Kemendikbud for Kaltim Post)

 


Advertisement

 

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pihaknya dan Kementerian Agama (Kemenag) akan bersinergi untuk mencegah anak-anak dari paham radikalisme. Menurutnya, kondisi saat ini paham-paham yang berbahaya tersebut sangat mengancan ideologi nasional.

 

Advertisement

“Kita bersama Kemenag akan  bekerjasama sama karena domain pendidikan kita ada sekolah dan ada madrasah. Ini perlu kerja keras,” ungkap Muhadjir saat ditemui Kaltim Post di Kantor Kemendikbud belum lama ini. 

 

Mantan rektor Universitas Muhamadiyah Malang (UMM) ini juga menekankan bahwa masalah pencegahan paham radikalisme ini jangan hanya dibebankan kepada Kemendikbud dan Kemenag saja. Melainkan juga butuh peran masyarakat dan khususnya keluarga.

Advertisement

 

“Diharapkan semuanya selalu saling memantau memberi informasi sehinga ketika ada gejala lansgsung bisa diatasi,” ujarnya. 

 

Namun begitu, Muhadjir menerangkan bahwa sebenarnya jika dilihat dari total populasi siswa, kasus akibat radikalisme ini tidak terlalu signifikan. Disebutkan, saat ini jumlah siswa ada sekitar 46 juta yang jika ditambah siswa PAUD totalnya mencapai 53 juta, serra jumlah satuan pendidikannya ada di atas angka 200 ribu. 

 

“Memang ini urusan yang cukup besar  sehingga kalau ada kasus satu dua mohon dipahami itu suatu hal yang kasuistis dan penyelesaiannya harus per kasu,  bukan karena satu persoalan sistemik,” tutur Muhadjir. 

 

Lantas bagaimana pembenahannya ? Muhadjir menegaskan bahwa ada tiga peta jalan untuk solusi penanganan soal radikalisme. Pertama, dalam pendidikan anak usia dini harus lebih fokus untuk menyiapkan anak didik memasuki jenjang sekolah dasar dan menengah. Kedua, penanganan ini adalah dengan penguatan karakter berdasar payung hukum yang ada yakni Perpres no.87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. 

 

Ketiga, fokus pada pemberian bekal keterampilan dan kecakapan untuk masuk ke dunia kerja yang berdasarkan pada Inpres no.9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. 

 

 

 “Jadi semuanya ada landasan hukumnya dan ada sistemnya dan tentu saja ketika dilaksanakan ada penyempurnaan di sana sini. Itu perlu waktu dan kita akan terus kawal itu,” pungkasnya. (sar/pro)

Advertisement
Editor : nicha-Nicha JKT
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer