Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wahai ASN..!! Jumat 31 Mei Bukan Harpitnas

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯

JAKARTA – Masih saja ada yang menganggap bahwa Jumat (31/5) merupakan hari kecepit nasional (harpitnas). Pasalnya pada Kamis (30/5) merupakan libur nasional bertepatan dengan Kenaikan Isa Almasih. Kemudian pada Sabtu (1/6) tanggal merah Hari Lahir Pancasila.


Advertisement

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menuturkan bahwa Jumat tanggal 31 Mei ASN tetap masuk seperti biasa. ’’(Jumat, red) itu hari kerja,’’ tandasnya usai memimpin kegiatan buka bersama di lingkungan Kementerian PAN-RB semalam (27/5).

Syafruddin menuturkan tidak benar bahwa pemerintah menetapkan Jumat depan sebagai hari libur cuti bersama menyambut lebaran 2019. Dia mengatakan bahwa yang libur itu pada 30 Mei dan 1 Juni. Itupun Syafruddin mengingatkan bahwa ASN tetap wajib mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila pada Sabtu depan.

’’Tahun lalu juga begitu sama. Tanggal 1 Juni wajib upacara,’’ katanya. Syafruddin mengatakan sesuai dengan etika kelembagaan seluruh ASN diharapkan hadir saat upacara Sabtu 1 Juni. Setiap instansi dihimbau untuk membuat absensi kehadiran upacara Hari Lahir Pancasila.

Advertisement

Sejumlah kementerian dan lembaga sudah mengeluarkan ketentuan terkait upacara Sabtu tersebut. Diantaranya BKN memperbolehkan ASN untuk ikut upacara di kantor perwakilan BKN di daerah setempat. Seperti diketahui BKN memiliki sejumlah kantor regional (kanreg) di sejumlah titik. Diantaranya adalah kanreg BKN di Jogjakarta atau di Surabaya. Secara teknis nanti masing-masing ASN mengirimkan foto bukti ikut upacara ke pimpinannya sebagai bukti telah ikut upacara.

Lebih lanjut Syafruddin juga mengingatkan bahwa ASN maupun pejabat negara dilarang untuk menerima parcel. ’’Kalau kartu ucapannya saja tidak apa-apa. Barang parcelnya sebaiknya dikembalikan,’’ katanya. Dia juga sudah mewanti-wanti penjaga ruangannya untuk mengembalikan jika ada pemberian parcel berisi barang-barang.

Jika ada ASN atau pejabat negara yang masih menerima parcel, resikonya harus melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut parsel dikategorikan sebagai gratifikasi. Sehingga harus dilaporkan ke KPK terlebih dahulu. Syafruddin juga mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun para relasi untuk tidak perlu mengirim parcel atau sejenisnya kepada ASN maupun pejabat negara. (wan)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kapolresta Banda Aceh Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba

Kapolresta Banda Aceh Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba

Kombes Andi Kirana Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba BANDA ACEH — Awan hitam kembali menaungi korps Baju Cokelat. Baru tujuh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer