JAKARTA – Dugaan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima uang terkait kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) semakin kuat. Sidang dakwaan Kepala (nonaktif) Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin mengungkap penerimaan uang Rp 70 juta untuk Lukman.
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, uang Rp 70 juta dari Haris tersebut diberikan secara bertahap. Pertama, pada 1 Maret 2019 sebesar Rp 50 juta di Hotel Mercure Surabaya. Kemudian, Rp 20 juta diberikan kepada Lukman melalui Herry Purwanto di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang pada 9 Maret.
Uraian jaksa dalam surat dakwaan Haris itu mempertegas indikasi bahwa Lukman menerima aliran dana terkait pengisian jabatan di Kemenag. Sebelumnya, dalam sidang praperadilan tersangka Romahurmuziy alias Romy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, KPK hanya menyebut Lukman menerima Rp 10 juta dari Haris pada 9 Maret.
Jaksa menerangkan, uang Rp 50 juta diberikan Haris sebagai tanda terima kasih. Sebab, pada 4 Maret atau lima hari sebelum penyerahan uang, Haris diangkat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur berdasar Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/04118. Sehari kemudian, Haris dilantik sebagai kakanwil.
Menurut JPU, sebelum penyerahan uang Rp 50 juta itu, Lukman sempat menyampaikan akan ‘pasang badan’ atas pengangkatan Haris sebagai kakanwil. Hal itu diduga merujuk pada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebutkan bahwa Haris pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS pada 2015 dan 2016.
Jaksa mengatakan, pengangkatan Haris yang diduga mengabaikan rekomendasi KASN itu juga melibatkan Romahurmuziy alias Romy. Romy-lah yang meminta Lukman untuk tetap mengangkat Haris dengan segala risikonya. ”Arahan M. Romahurmuziy alias Romy tersebut selanjutnya disetujui Lukman,” kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (29/5).
Selain untuk Lukman, jaksa KPK menjabarkan penerimaan uang kepada Romy yang saat itu menjabat Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut jaksa, Romy mendapat jatah Rp 250 juta dari Haris. Uang itu diberikan pada 6 Februari di rumah Romy di Batuampar, Jakarta Timur.
Dalam kesempatan sebelumnya, Lukman sempat mengklarifikasi penerimaan uang dari Haris tersebut. Menurut dia, duit itu merupakan honor dari Haris. Dia juga telah melaporkan uang itu kepada KPK sebagai pelaporan gratifikasi.
Sementara itu, kemarin jaksa juga membacakan surat dakwaan Kepala (nonaktif) Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan aliran uang sebesar Rp 91,4 juta dari Muafaq untuk Romy. Duit itu diberikan secara bertahap. Pertama, Rp 41,4 juta diberikan pada 17 Januari melalui saudara Romy, Abdul Wahab. Sisanya, yakni Rp 50 juta, diberikan kepada Romy di Hotel Bumi Surabaya pada 15 Maret. Uang itu yang menjadi bukti awal penyidik KPK menetapkan Romy, Haris, dan Muafaq sebagai tersangka suap jual beli jabatan di Kemenag Jatim. Ketiganya diamankan melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Secara terpisah, Samsul Huda, pengacara Haris Hasanuddin, mengatakan bahwa uang yang diberikan kliennya kepada Lukman dan Romy merupakan tradisi lama yang disebut bisyaroh. Secara harfiah, bisyaroh berarti honor atau gaji. Istilah itu akrab digunakan di lingkungan pesantren. ”Tidak pernah Pak Menteri atau Pak Romy meminta sesuatu. Yang ada itu bentuk tradisi lama, namanya bisyaroh,” ujarnya. (tyo/fal)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


