JAKARTA – Pernyataan mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf terkait dengan referendum kembali menuai sorotan. Jumat (31/5) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto merapatkan persoalan tersebut bersama sejumlah purnawiran TNI. Dia memastikan bisa ada konsekuensi hukum terhadap pihak-pihak yang menyuarakan wacana itu.
Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Wiranto usai memimpin pertemuan dengan purnawirawan TNI di kantornya. ”Tentu nanti ada proses-proses hukum soal masalah ini,” terang dia. Menurut dia, proses hukum itu bisa berjalan lantaran ada upaya menabrak hukum positif yang sudah tidak ada. ”Tentu ada sanksi hukumnya,” tegasnya.
Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu pun menjelaskan, referendum sudah tidak berlaku dalam sistem hukum tanah air. ”Itu sudah selesai, Nggak ada,” ungkap Wiranto. Dia pun menyebut beberapa keputusan soal referendum. Di antaranya Ketetapan MPR atau Tap MPR dan undang-undang.
Misalnya, Tap MPR mengenai referendum. Yakni Tap MPR Nomor 4 Tahun 1983 tentang Refrendum. ”Tap MPR nomor 8 tahun 1998 itu mencabut Tap MPR Nomor 4 Tahun 1983 tentang Refrendum,” terang Wiranto. Selain itu, dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.
Karena itu, dengan tegas Wiranto menyatakan bahwa ruang-ruang untuk referendum sudah tidak ada lagi dalam hukum positif Indonesia. ”Sudah tidak ada. Jadi, nggak relevan lagi,” imbuhnya. ”Apalagi kalau kita hadapkan pada international court yang mengatur tentang masalah-masalah ini. Nggak relevan,” tambah dia.
Untuk itu pula, pejabat asal Jogjakarta tersebut menuturkan, referendum Aceh hanya sebatas wacana dan tidak mungkin terlaksana. Bisa jadi, sambungnya, wacana itu keluar lantaran perolehan suara Partai Aceh semakin merosot. Selain, mantan panglima GAM, Muzakir memang masih aktif memimpin Partai Aceh.
Sehingga Wiranto berpandangan bahwa merosotnya perolehan suara untu partai tersebut membuat yang bersangkutan kecewa. ”Kalau nggak salah pemilu pertama dia ikut tahun 2009, itu kursinya 33. Lalu 2014 tinggal 29, sekarang kalau nggak salah tinggal 18 kursi,” bebernya. Karena itu, dia menilai sangat mungkin wacana itu dilandasi kekecewaan hasil pemilu.
Sementara itu, istana menilai wacana referendum di Aceh hanya letupan emosi sesaat pasca hasil Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menyampaikan, wacana tersebut bukan hal yang fundamental. Sebab, hanya dilontarkan oleh elit yang memang tidak beruntung saat Pemilu April lalu.
”Emosi karena nggak menang. Apalagi Partai Aceh nggak menang di sana kan, partainya berkurang kursinya. Sehingga ada emosi,” ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta. Oleh karenanya, dia menilai wacana tersebut tidak perlu ditanggapi berlebihan. Sebelumnya, isu referendum dilontarkan Muzakir alias Mualem.
Tokoh pejuang GAM itu menilai keadilan di Indonesia sudah tidak jelas, dan mengusulkan dilakukan referendum Aceh untuk menentukan masa depannya sendiri. Moeldoko menambahkan, kalau hanya wacana dan kajian akademik, isu referendum Aceh sah-sah saja. Namun jika sudah ada niat dan rencana untuk merealisasikannya, maka ada resiko secara hukum.
Pasalnya, konstitusi sudah menetapkan wilayah dari Sabang hingga Merauke menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, jika ada individu atau kelompok yang mengupayakan perpisahan, maka dinyatakan melakukan pelanggaran. ”Itu sudah jelas-jelas melanggar konstitusi. maka itu ada tindakan lanjutannya,” terang dia.
Namun, mantan panglima TNI itu kembali menegaskan bahwa yang dilontarkan Muzakir terkait referendum Aceh bukanlah hal yang serius. Sehingga tidak perlu ditanggapi berlebihan. ”Itu hanya wacana atau becanda ya. Tapi kalau sudah punya niat, dan tindakan, kita lain bermainnya,” jelasnya. (far/syn)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


