Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Resmi Bubar

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯

JAKARTA - Kemarin (28/6) menandai resmi dibubarkannya koalisi Indonesia Adil dan Makmur, Prabowo-Sandi. Rapat terakhir yang dilaksanakan di kediaman Prabowo Subianto menjadi penandanya. Semua keputusan koalisi partai akan diberikan sepenuhnya kepada partai masing-masing. 


Advertisement

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekjen masing-masing partai koalisi tidak terkecuali. PAN diwakili oleh Eddy Soeparno, Partai Demokrat diwakili oleh Hinca Panjaitan, Partai Berkarya diwakili oleh Priyo Budi Santoso, PKS diwakili oleh Sohibul Iman. Juga turut hadir pula, sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Waketum Gerindra Fadli Zon. Pertemuan tersebut dimulai sekitar pukul 14.30 di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. 

Menurut Muzani, pertemuan kemarin berlangsung sangat akrab. Tepat seusai salat Maghrib, mereka juga mengakhiri pertemuan terakhir dari koalisi Indonesia Adil dan Makmur itu. Sebelum memutuskan membubarkan koalisi, masing-masing sekjen diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. "Pak Prabowo berterima kasih kepada pendukung dan relawan yang sudah menyuport selama ini. Juga meminta maaf kepada para partai koalisi pendukungnya," jelasnya kemarin. Apa pun yang terjadi, keputusan MK sudah final. 

Namun, itu tidak menyelesaikan perjuangan mereka dalam membangun bangsa. Karena itu merupakan kesadaran yang harus dipupuk oleh setiap warga negara. Perjuangan mereka pun tidak berhenti di MK saja. "Ini merupakan step berikutnya, untuk membangkitkan kembali perjuangan di berbagai forum," lanjut Muzani. 

Advertisement

Dengan ini pula, Muzani, sebagai perwakilan Pravowo menyerahkan semua keputusan politik koalisi ke masing-masing partai. Mereka memiliki pertimbangan dan jalan pikir sendiri. Mulai sekarang, Prabowo akan menghormati semua keputusan yang diambil oleh seluruh partai koalisinya. "Tentu saja tidak bisa kita intervensi satu sama lain," tegas Muzani. 

Namun, sinyal perpindahan koalisi masih belum disuarakan oleh para sekjen koalisi Prabowo-Sandi. Perwakilan Partai Demokrat misalnya, Hinca menjelaskan dia baru akan melaporkan pertemuan tersebut ke ketua umum partainya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Dalam partai kami juga ada majelis tinggi. Jadi selain ke ketum, juga harus melapor ke majelis tinggi," jelasnya. Dukungan pada Prabowo-Sandi waktu itu pun dihasilkan dari rapat majelos tinggi. Sehingga, keputusan untuk bergabung koalisi sebelah pun membutuhkan prosesi yang sama. 

 Ketika pertemuan, Hinca pun menyampaikan permohonan maafnya. Karena saat ini, SBY sedang fokus untuk takziah istrinya. Kristiani Herrawati, alias Ani Yudhoyono. "Kami meminta maaf karena ketua umum kami tidak bisa hadir. Beliau baru bisa berdialog setelah 40 hari meninggalnya bu Ani. Pak Prabowo pun menerima itu," kata Hinca. 

Advertisement

Sedangkan, sinyal positif diberikan oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno. Ketika ditemui Jawa Pos pada Kamis (27/6) malam. Tepatnya seusai pengumuman penerimaan kekalahan tim Prabowo-Sandi di MK. Eddy menjelaskan sebenarnya koalisi di kubu Jokowi-Ma'ruf tidak seberapa gendut. "Check and balances masih bisa dilakukan," katanya. 

 Kritik konstruktif masih bisa diberikan kepada masing-masing koalisi. Dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur pun, PAN sering berbeda pendapat. Namun itu selalu mereka jelaskan secara gamblang. Hal tersebut pun juga bisa diterapkan di kubu pemerintahan. "Tapi saya tidak bilang mendukung ya, saya hanya menyatakan andai itu terjadi seperti apa ke depannya," kilah Eddy.  

Sementara, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Erick Thohir mengatakan, pilpres telah usai dengan dibacakannya putusan MK. Semua pihak wajib mengikuti dan mematuhi putusan tersebut. “Dengan keputusan yang sudah final itu, saya berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa berlapang dada, menerima hasilnya dan dapat segera beranjak memikirkan masalah kebangsaan. Sebab, tantangan kita ke depan masih banyak untuk bisa menjadi Indonesia lebih maju,” terangnya. 

Pengusaha muda itu menjelaskan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia punya daya rekat yang begitu kuat sejak masa lalu. Hal itu menjadi modal, sehingga Pilpres yang dilalui  tidak menyisakan keretakan sosial yang melebar karena perbedaan pilihan politik. Perbedaan tidak harus membuat bangsa ini melepaskan prinsip ukhuwah wahtoniyyah, persaudaraan sesama anak bangsa. 

Erick juga menyatakan, sosok Jokowi dan Ma’ruf Amin yang dikenal amanah, jujur, dan membela kepentingan rakyat akan menjadi momentum besar untuk menentukan arah Indonesia yang lebih baik dan maju. 

Terkait dengan pengisian Indonesia Kerja Jilid II, Sekretaris TKN Jokowi – Ma’ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, penentuan kabinet menjadi kewenangan Presiden Jokowi bersama para ketua umum partai.Presiden dan para ketum pasti akan membahasnya dengan arif dan bijaksana. “Sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden Jokowi,” ungkapnya. 

Soal kemungkinan merapatnya partai pendukung Prabowo ke pemerintahan Jokowi, Hasto kembali menegaskan bahwa pengisian kabinet menjadi wewenang presiden dan para ketum partai yang sudah berjuang keras memenangkan pasalon Jokowi – Ma’ruf dalam Pilpres 2019. Menurutnya, demokrasi yang sehat adalah ketika ada partai yang berada di pemerintah, dan ada partai yang berada di luar pemerintah sebagai penyeimbang. 

Direktur Hukum TKN Jokowi – Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan, pilpres sudah usai, sekarang saatnya untuk menjalinkan silaturahmi. “Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti akan menjalin silaturahmi, bukan rekonsiliasi, karena di antara keduanya tidak ada masalah,” terang dia saat ditemui di Media Center TKN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat kemarin. 

Soal waktu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan waktu silaturahmi. Dia yakin pertemuan dua tokoh itu akan digelar dalam waktu tidak terlalu lama. 

Publik menaruh harapan besar pada momen penetapan paslon terpilih besok (30/6). Niatan KPU mengundang kedua paslon menumbuhkan harapan publik bahwa Jokowi dan Prabowo akan kembali tampil bersama dalam satu panggung. Rakyat akan melihatnya sebagai sinyalemen positif bagi demokrasi Indonesia ke depan. 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan, pertemuan kedua tokoh di forum tersebut begitu penting. ’’Itu secara simbolik mengirim pesan yang sangat besar kepada publik bahwa kedua paslon ini secara politik sudah melakukan rekonsiliasi,’’ terangnya kepada Jawa Pos kemarin. 

Pertemuan, bahkan konferensi pers bersama, itu menandakan bahwa proses pemilu benar-benar sudah bisa diterima hasilnya oleh kontestan. Menurut Titi, bagi sebagian orang, sebenarnya tidak ada yang istimewa bila Jokowi dan Prabowo bertemu. Namun, bagi mereka yang fanatik, apalagi fanatic sempit terhadap masing-masing paslon, pertemuan itu menjadi sangat berarti. 

’’Pertemuan itu akan mengirim pesan yang sangat kuat bahwa keterbelahan politik sudah selesai,’’ lanjutnya. Untuk selanjutnya, para pihak akan bergerak ke depan dengan orientasi pada pengelolaan pemerintahan dan negara. 

Menurut Titi, bila Prabowo bersedia datang, maka sejarah akan mencatat bahwa kontribusi mantan Danjen Kopassus itu sangat besar terhadap praktik demokrasi di 2019. Polarisasi setahun belakangan terjadi sebagai ekses dari pilpres. ’’Namun kalau aktor utamanya mampu memperlihatkan kebersamaan scara politik, meskipun simbolik, interaksi di akar rumput akan mencair,’’ tambahnya. 

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, pihaknya berharap semua pihak yang diundang bersedia datang. Termasuk paslon 02. Tidak seperti penetapan paslon terpilih 2014 di mana Prabowo-Hatta absen. ’’Makanya sekarang saya berharap dua pasang calon datang,’’ terangnya saat ditemui di KPU kemarin. 

Sekretariat Jenderal KPU juga sudah mengirim undangan kepada paslon dan partai politik. Masing-masing paslon dipersilakan membawa 20 rombongan dari partai pendukung. Bila ada yang ingin datang di luar kuota 20 undangan, disiapkan tenda besar di halaman KPU. di tenda itu pula nanti kedua paslon diskenariokan untuk mengadakan konferensi pers bersama.  

Meskipun demikian, Arief juga mengimbau agar paslon tidak perlu membawa pendukung terlalu banyak hingga mirip sebuah aksi massa atau festival. ’’Ini rapat pleno penetapan, bukan ajang pertunjukan atau kampanye,’’ lanjut mantan komisioner KPU Jatim itu. (bin/lum/byu)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer