JAKARTA, – Seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk tahap uji psikologi, kemarin (28/7). Total 104 capim yang mengikuti tahapan tersebut di gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Hasilnya akan diumumkan 5 Agustus mendatang.
Pantauan Jawa Pos, tes yang dimulai pukul 08.00 itu berjalan lancar. Semua capim mengikuti tes psikologi sebagaimana biasa hingga pukul 16.00. Dari 8 jam waktu yang digunakan, pihak pansel hanya memberikan kesempatan untuk menjawab soal sebanyak 6 jam saja.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Yenti Ginarsih mengatakan tes tersebut layaknya tes psikologi umumnya. Peserta diberikan beberapa pertanyaan oleh pansel. Mereka diminta untuk mengisi lembar-lembar pertanyaan tersebut sebisanya. Sebab, tidak semua pertanyaan bisa diisi oleh kandidat. ”Kecuali tes kepribadian, kalau itu semuanya harus diisi,” ujarnya.
Ada yang berbeda dari tes yang diadakan kali ini. Tidak ditemukan adanya, laptop di masing-masing meja para kandidat. Menurut Yenti, tes psikologi kemarin, tim pansel menggunakan vendor. Sehingga, semua peralatan teknis, disediakan oleh vendor. Tim pansel kemarin, menggunakan jasa dari Dinas Psikologi TNI AD (Dispesiad).
Yenti menjelaskan, tim pansel tidak memiliki target mengenai berapa jumlah kandidat yang akan lolos di tahap selanjutnya. Peserta yang menurut pansel tidak memenuhi syarat akan segera dieliminir. Sehingga, benar-benar mendapatkan kandidat yang cocok untuk memimpin KPK selanjutnya. ”Tapi setidaknya harus ada 50 kandidat yang terpilih, supaya ada tahap selanjutnya juga,” bebernya.
Setelah ini, para kandidat yang lolos akan masuk ke tahap profile assessment. Berikutnya, mereka baru akan mengalami tes wawancara, dan di paling akhir adalah tes kesehatan jasmani. Secara teknis, masih ada sekitar 5 tahap lagi yang harus dilalui oleh para kandidat. Untuk mendapatkan kandidat yang benar-benar bisa memimpin.
Tim pansel tidak akan ambil pusing kepada para kandidat yang tidak hadir dalam satu tes saja. Mereka akan langsung didiskualifikasi dari seleksi. ”Kalau terlambat 15 menit saja masih kami toleransi. Tapi kalau satu saja tahapan ada yang tidak hadir, maka akan langsung gugur, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” tegas Yenti.
Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil kembali memaparkan catatan terkait seleksi capim. Salah satunya berkaitan dengan capim-capim yang memiliki jejak rekam kurang baik, tapi tetap ‘dibiarkan’ mengikuti uji psikologi oleh pansel. Misal, tersandung dugaan pelanggaran etik dan diduga melakukan intimidasi pada pegawai KPK.
Nama yang paling disorot adalah Irjen Pol Firli Bahuri. Menurut koalisi masyarakat sipil, Firli diduga melakukan pelanggaran etik saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Yakni bertemu dengan kepala daerah yang sedang diperiksa oleh KPK. Pertemuan itu melanggar Peraturan KPK No 7/2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK.
Selain Firli, koalisi masyarakat sipil juga memberi catatan untuk Irjen Pol Antam Novambar. Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri itu disebut-sebut pernah melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Antam diduga meminta Endang untuk menjadi saksi meringankan dalam perkara dugaan korupsi rekening gendut pejabat Polri.
Satu lagi nama capim yang menjadi catatan. Yakni Irjen Pol Dharma Pongrekun. Perwira tinggi Polri itu diketahui sempat menandatangani surat pemanggilan untuk penyidik KPK Novel Baswedan terkait perkara sarang burung walet. Kasus itu diketahui sebagai salah satu indikasi kriminalisasi yang dilakukan Polri terhadap Novel beberapa tahun lalu.
”Tentu semua informasi itu harus dikonfirmasi ulang oleh pansel. Jika semua itu terbukti benar, maka seharusnya pansel tidak meloloskan figur-figur tersebut,” kata anggota koalisi masyarakat sipil Kurnia Ramadhana.
Selain menyoroti tiga capim itu, koalisi masyarakat sipil juga mencatat banyak capim berlatar belakang aparat penegak hukum yang tidak patuh LHKPN, tapi tetap ikut seleksi. Baik itu polisi, jaksa maupun hakim. Diantara capim penegak hukum, hanya Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Supardi yang kepatuhan LHKPN-nya lebih baik.
Kepatuhan LHKPN yang buruk itu tentu mengecewakan. Sebab, setiap instansi penegak hukum telah mengatur teknis penyampaian LHKPN. Di Polri, misalnya, ada Peraturan Kapolri Nomor 18/2017. Kemudian di Kejaksaan terdapat Instruksi Jaksa Agung No INS-003 tahun 2019. Dan di kehakiman ada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 147/SEK/SK/VIII/2017.
”Tentu jika dikaitkan dengan integritas, harusnya LHKPN dapat dijadikan salah satu indikator utama penilaian kelayakan dari pendaftar calon pimpinan KPK,” terang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Bukan hanya soal itu, koalisi masyarakat sipil juga mendapati jejak rekam capim KPK dari unsur advokat dan hakim yang tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Mereka mencatat 2 advokat (dari 12 yang mendaftar) dan 6 hakim (dari 9 yang mendaftar). ”Hakim-hakim (yang dinilai berpihak pada koruptor) pernah menghukum ringan dan juga membebaskan pelaku korupsi,” paparnya.
Dikonfirmasi soal catatan itu pansel tidak ambil pusing. Menurut Yenti, selama ini tim pansel sudah berpegang teguh pada pasal yang mengatur soal ini. Bahwa, siapa saja komisioner yang terpilih, harus mengumumkan harta kekayaannya.
”Itu kami terjemahkan ketika seseorang hendak diangkat (jadi komisioner KPK), bukan untuk mengikuti seleksi. Karena kami juga tidak punya kewenangan untuk meminta langsung LHKPN mereka (kandidat, Red),” terang Yenti.
Selama ini persyaratan yang diajukan hanya berupa adminstrasi. Seperti memberikan surat pernyataan, bahwa bersedia melaporkan LHKPN-nya. Juga, kandidat terpilih, tidak boleh merangkap jabatan atau meninggalkan pekerjaan asalnya. ”LHKPN kan juga tidak wajib. Swasta dan masyarakat, tidak punya kewajiban untuk LHKPN,” ungkapnya.
Terkait capim dari Polri yang disorot, Jawa Pos mencoba mengonfirmasi langsung ke setiap kandidat. Namun, Antam Novambar dan Firli Bahuri langsung meninggalkan lokasi seleksi tanpa mau memberikan sepatah kata pun. Keduanya menghindar dari kejaran awak media.
Beda dengan Antam dan Firli, Dharma Pongrekun mau memberikan tanggapan setelah beberapa kali didesak media. Namun, dia hanya mau menanggapi soal LHKPN. Menurutnya, penyampaian laporan harta kekayaannya tidak ada masalah. ”Tidak, tidak ada masalah. Tahun ini saya laporkan persis di tanggal 13 Maret,” akunya.
Dharma meminta publik untuk tidak begitu saja percaya kepada data atau informasi yang dipaparkan pihak tertentu. Soal pelaporan LHKPN, misalnya, memang berjalan dinamis. Wajib lapor, kata dia, berhak untuk memperbaiki data yang dikumpulkan kapan pun itu. ”Harusnya dihargai, karena ada keterbukaan, dan perbaikan,” tegasnya.
Ketika Jawa Pos coba mengonfirmasi tentang hal lain, Dharma langsung menyudahi pembicaraannya. Dia tidak ingin membicarakan tentang hal lain yang menjadi catatan koalisi masyarakat sipil. Jenderal dengan dua bintang di pundak itu lantas meninggalkan lokasi begitu saja. ”Sepertinya, sudah itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih,” tegasnya lantas melenggang pergi. (bin/tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

