JAKARTA – Dampak mati listrik masal (blackout) di separo Jawa pada Minggu (4/8) turut dirasakan pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Itu terkait dengan kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan BUMN listrik itu kepada 21,9 juta pelanggan.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Abumanan menuturkan, pihaknya harus melakukan penghematan keuangan untuk membayar kompensasi. Sebab, dana untuk pembayaran kompensasi memang berasal dari biaya operasional perusahaan. Tidak boleh dari subsidi atau APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). ”Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai kurangi,” terangnya di DPR kemarin (6/8).
Namun, dia menggarisbawahi, yang dipotong bukan gaji pokok. Melainkan insentif kesejahteraan yang dimasukkan dalam gaji. ”Di PLN itu ada merit order. Kalau kerjanya tidak bagus, potong gaji. Enggak ngebul satu semester berikutnya,” imbuhnya.
Nilai kompensasi untuk pelanggan yang terdampak blackout mencapai Rp 839,88 miliar. Estimasi kompensasi terbesar untuk pelanggan rumah tangga, yakni Rp 346,92 miliar. Lalu, kompensasi pelanggan industri sebesar Rp 229,63 miliar dan pelanggan bisnis Rp 214,99 miliar. Kompensasi lainnya seperti untuk sektor sosial dan fasilitas publik jumlahnya relatif lebih kecil. Namun, angka-angka tersebut perlu verifikasi pemerintah.
Selain itu, PLN berpotensi merugi (opportunity lost) Rp 90 miliar akibat tidak bisa menjual listriknya ke pelanggan saat pemadaman listrik berlangsung. Potensi kerugian tersebut dihitung berdasar jumlah daya yang hilang dikalikan dengan durasi serta harga tarif listrik sesuai golongan pelanggan. ”Rp 90 miliar (karena) tidak bisa menjual listrik ke pelanggan,” ungkapnya.
Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menegaskan, pemberian kompensasi tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang pada tagihan periode Agustus. ”Kami sudah menyusun program mengenai keandalan dan security untuk jaringan sistem Jawa Bali. Meliputi pembangkit, transmisi, maupun gardu induk sampai ke pelanggan,” terang mantan Direktur Utama PT Indonesia Power tersebut.
Khusus pelanggan prabayar, kata dia, kompensasi akan diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya. Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar.
Pasokan Listrik Normal
PLN telah melakukan pemulihan kondisi kelistrikan provinsi terdampak blackout pada Senin (5/8). Seluruh sistem kelistrikan untuk wilayah Jakarta normal pukul 17.50 WIB, Banten pukul 21.20 WIB, dan Jawa Barat pukul 23.27 WIB.
Beban puncak listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebesar 13.674 mw dengan daya mampu total 15.378 mw pada 6 Agustus 2019. Hingga kemarin pagi (6/8), jumlah pembangkit yang sudah masuk sistem sebesar 12.378 mw dengan 23 GITET telah beroperasi. Selain itu, semua jaringan 500 kv dan 150 kV sudah kembali normal.
Saat ini PLN tengah melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan penyebab pemadaman listrik pada Minggu kemarin. Tim investigasi yang terdiri atas internal PLN dan tim ahli dari luar PLN telah dibentuk. ”Pemadaman kemarin bukan (karena) penyebab tunggal. Jadi, kami mohon izin, berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assessment dengan menyeluruh,” terang Inten.
Sistem kelistrikan Jawa Bali memang sangat kompleks dengan 250 pembangkit, 500 gardu induk, transmisi jaringan 500 kv sepanjang 5.000 kms (kilometer sirkit), dan transmisi jaringan 150 kv sepanjang 7.000 kms. ”Kami tidak berhenti sampai penyebab saja. Kami bisa bicara mengenai improvement sistem kelistrikan di Jawa Bali. Jadi, ini kami akan melibatkan pakar yang ahli kesisteman listrik,” terangnya.
Di sisi lain, Polri berupaya memastikan ada tidaknya pidana dalam kejadian blackout tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, Polda Jawa Tengah telah mendatangi PLN, khususnya di UPT Ungaran. ”Dilakukan komunikasi soal penyebab blackout,” ujarnya.
Untuk sementara, Dedi mengatakan, blackout diduga terjadi karena faktor alam dan gangguan teknis di lapangan. Yakni, ledakan di Desa Malon, Kecamatan Gunungpati, Semarang. ”Di lokasi terdapat bekas pohon yang ditebang, posisinya berada tepat di bawah jaringan tegangan supertinggi,” tuturnya. (vir/idr/mar/byu/agf/fal)
Anggota Komisi VII DPR M.Kurtubi mendorong dilakukan investigasi menyeluruh atas insiden blackout yang menimpa 21,9 juta pelanggan tersebut. Itu dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. ’’Ini jelas musibah dunia kelistrikan di tanah air,” kata Kurtubi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah membenahi tata kelola kelistrikan nasional. Mulai pembangunan pembangkit dan infrastruktur transmisi sebagai sarana mengirim setrum dari timur ke barat. Sebab, saat ini pembangkit di bagian timur jauh lebih banyak daripada di kawasan barat. Padahal, perkembangan industri lebih tumbuh di barat. ’’Pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5 persen karena pengelolaan listrik belum sepenuhnya diarahkan mendukung dan menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri,” papar politikus asal Lombok, NTB, itu.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto juga menyoroti kinerja manajemen PLN. Pembenahan mendesak dilakukan. Termasuk penunjukkan direktur utama (dirut) PLN yang definitif. ’’Perusahaan listrik negara yang begini besar membutuhkan manajemen yang canggih. Kok dirut saja masih Plt (pelaksana tugas, Red),” ujar Dito.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa peristiwa blackout seharusnya membuka mata semua pihak bahwa cadangan listrik tanah air masih minim. ’’Cadangan itu minimal 30 persen,’’ terangnya di kantor Wapres kemarin. Sementara itu, di wilayah DKI Jakarta saja, cadangannya hanya sekitar 20 persen.
Dia lalu membandingkan dengan Singapura yang memiliki cadangan listrik mencapai 100 persen. Sebab, tiap tahun peralatan pembangkit yang ada harus dimatikan untuk dirawat. Saat dilakukan perawatan, pasokan listrik tidak boleh berkurang. Karena itulah cadangan listrik di Singapura mencapai 100 persen.
Insiden blackout, kata JK, juga menunjukkan kebutuhan pembangkit tambahan, khususnya di Jawa bagian barat, sangat mendesak. ’’Tapi jangan (tenaga) batu bara,’’ lanjutnya.
Pembangkit batubara punya dua kelemahan. Pertama adalah polusi. Kedua, menghidupkannya butuh waktu lebih dari 24 jam.
Bila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, selanjutnya adalah mengeksekusi kembali penyambungan kabel bawah laut antara Jawa dan Sumatera. Kabel bawah laut itu menjadi penting karena membuat kedua pulau bisa saling back up bila terjadi gangguan. ’’Dulu PLN menganggap Jawa cukup (dayanya). Padahal kebutuhan listrik itu tiap tahun tidak pernah berhenti,’’ tutur mantan Menko Kesra itu.
Listrik, tutur JK, adalah infrastruktur yang tidak akan pernah selesai. Bila digunakan ukuran saat ini, tiap tahun harus ada penambahan daya sedikitnya 6.000 MW. Sehingga, dalam satu periode kepemimpinan nasional, idealnya dibangun 30 ribu MW pembangkit. Mengingat, penduduk selalu bertambah, begitu pula dengan industri. Semuanya memerlukan listrik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggriono mengapresiasi langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah melindungi hak konsumen dengan memberikan kompensasi atas pemadaman listrik massal di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah yang terjadi pada Minggu lalu (4/8). “Pemadaman listrik tersebut telah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian,” ujar Veri, kemarin (6/8).
Veri menyampaikan bahwa PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi tingkat mutu pelayanan (TMP) dengan indikator lama gangguan. Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Selanjutnya, kompensasi sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum diberikan untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (nonadjustment). Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.
Khusus untuk prabayar, lanjut Veri, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan memberi token berikutnya (prabayar). "Saat ini, PLN sedang menghitung besaran kompensasi yang akan diberikan kepada konsumen. Sementara untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai service level agreement (SLA) yang telah telah ditentukan," tambahnya.
Pihak kemendag juga mewajibkan PT PLN melaporkan proses pemberian kompensasi atas listrik padam massal. Menurut Veri, PLN harus melaporkan proses ganti rugi ke pihaknya per tiga bulan ke depan. "PLN wajib laporkan per-tiga bulan soal kompensasi ke kami," pungkasnya. (vir/idr/mar/byu/agf)
///
Listrik Padam Gaji Pegawai PLN Dipotong
JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berhasil melakukan pemulihan terhadap kondisi kelistrikan di Jawa Bagian Barat meliputi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Padamnya wilayah Jawa Bagian Barat tersebut berdampak terhadap kesejahteraan karyawan BUMN listrik tersebut.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Abumanan mengatakan PLN harus melakukan penghematan keuangan guna membayar kompensasi kepada 21,9 juta pelanggan. “Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai kurangi,” terangnya di DPR kemarin (6/8). Namun, yang dipotong bukan gaji pokok melainkan insentif kesejahteraan yang dimasukkan dalam gaji.
“Di PLN itu ada merit order kalau kerjanya tidak bagus potong gaji. Enggak ngebul satu semester berikutnya,” imbuhnya. Pembayaran kompensasi memang dananya berasal dari biaya operasional perusahaan dan tidak boleh dari subsidi atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). PLN memang harus menanggung pembayaran kompensasi cukup besar kepada pelanggan yang terdampak yakni sebesar Rp 839,88 miliar.
Estimasi nilai terbesar kompensasi untuk pelanggan rumah tangga mencapai Rp 346,92 miliar. Lalu, pelanggan industri dengan estimasi kompensasi Rp 229,63 miliar dan pelanggan bisnis Rp 214,99 miliar. Namun, angka tersebut masih perlu verifikasi dari pemerintah. Belum lagi, perusahaan setrum negara ini juga berpotensi merugi (opportunity lost) Rp 90 miliar akibat tidak bisa menjual listriknya ke pelanggan saat pemadaman listrik berlangsung.
Potensi kerugian tersebut dihitung berdasarkan jumlah daya yang hilang, dikalikan dengan lama durasi serta harga tarif listrik sesuai golongan pelanggan. “Rp 90 miliar tidak bisa menjual listrik ke pelanggan,” ungkapnya. PLN berhasil menormalkan kembali seluruh sistem kelistrikan untuk wilayah DKI Jakarta pukul 17.50 WIB, wilayah Banten pukul 21.20 WIB dan wilayah Jawa Barat pukul 23.27 WIB Senin malam (5/8/2019).
Beban puncak listrik di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebesar 13.674 MW dengan daya mampu total 15.378 MW pada 6 Agustus 2019. Hingga pagi 6 Agustus 2019 jumlah pembangkit yang sudah masuk sistem sebesar 12.378 MW dengan 23 GITET telah beroperasi. Selain itu semua jaringan 500 kV dan 150 kV sudah kembali normal.
Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menegaskan pemberian kompensasi tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang pada tagihan periode Agustus. “Kami sudah menyusun program mengenai keandalan dan security untuk jaringan sistem Jawa Bali. Meliputi pembangkit, transmisi maupun gardu induk sampai ke pelanggan,” terang mantan Direktur Utama PT Indonesia Power tersebut.
Khusus untuk pelanggan prabayar, kompensasi akan diberikan saat pelanggan membeli token berikutnya. Besaran kompensasi yang diterima dapat dilihat pada tagihan rekening atau bukti pembelian token untuk konsumen prabayar. PLN kini tengah melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan penyebab pemadaman listrik pada Minggu kemarin. PLN tengah membentuk tim investigasi yang terdiri dari internal PLN dan tim ahli dari luar PLN.
“Pemadaman kemarin bukan penyebab tunggal. Jadi, kami mohon izin berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assesment dengan menyeluruh,” terangnya. Sistem kelistrikan Jawa Bali memang sangat kompleks dengan 250 pembangkit, 500 gardu induk, transmisi jaringan 500 kv sepanjang 5.000 kms (kilometer sirkit) dan transmisi jaringan 150 kv sepanjang 7.000 kms.
“Kita tidak berhenti sampai penyebab saja. Kita bisa bicara mengenai improvement sistem kelistrikan di Jawa Bali. Jadi, ini kami akan melibatkan pakar yang ahli kesisteman listrik,” urai Inten. Sementara Polri berupaya memastikan ada atau tidaknya pidana dalam kejadian black out beberapa waktu lalu. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, Polda Jawa Tengah telah mendatangi PLN, khususnya di UPT Ungaran. ”dilakukan komunikasi soal penyebab black out,” ujarnya.
Untuk sementara diduga black out ini terjadi karena faktor alam dan gangguan teknis di lapangan. Di tempat kejadian di tower transmisi 434 dan 435 telah di garis polisi. Lokasi tepatnya di desa Malon, Kecamatan Gunung Jati. ”Di lokasi terdapat bekas pohon yang ditebang, posisinya berada tepat di bawah jaringan tegangan super tinggi,” tuturnya.
Pohon itulah yang diduga penyebab black out. Dari informasi petugas memang ada batas maksima tinggi pohon, yakni 8,5 meter. Kalau pohon lebih tinggi dari batas itu, maka bisa terjadi flash atau lompatan listrik. ”Lompatan listrik ini membuat travo mengalami kerusakan. Namun, ini masih sementara, tim Bareskrim dan PLN akan melakukan investigasi komprehensif,” paparnya.
Dedi melanjutkan, butuh proses cukup lama memperbaiki trafo itu. Kondisi itulah yang selama ini mengganggu jalur transmisi. ”Ini belum mengarah ke kesengajaan pihak tertentu,” terang mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.
Langkah selanjutnya, Bareskrim akan memeriksa kembali petugas di UPT Ungaran, PLN Pusat dan command center PLN. Sehingga, benar-benar bisa diketahui bagaimana proses dari black out tersebut. ”Saksi ada empat yang sudah diperiksa ya,” terangnya.
Anggota Komisi VII DPR M.Kurtubi menyesalkan terjadinya blackout. Menurutnya, insiden tersebut bisa disebut musih karena dampak cakupannya sangat luas sampai empat provinsi. Komisi VII, kata dia, mendorong dilakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang menimpa 21,9 juta pelanggan tersebut. Itu dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. ’’Ini jelas musibah dunia kelistrikan di Tanah Air,” kata Kurtubi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Selain itu, pihaknya mendukung konsumen yang dirugikan untuk melapor. Baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan demikian bisa mendapat kompensasi dari kerugian yang dialami.
Politisi Nasdem itu yakin publik sangat dirugikan dengan gangguan listrik itu. Sebab pengguna listrik dari berbagai kalangan. Mulai industri kecil dan menengah, transportasi, perbankan, mall hingga berbagai transaksi pembayaran terhenti gara-gara blackout. ’’Listrik ini sangat vital. Oleh karena itu PLN harus berbenah,” imbuh Kurtubi.
Pihaknya mendorong pemerintah untuk membenahi tata kelola kelistrikan nasional. Mulai pembangunan pembangkit dan infrastruktur transmisi sebagai sarana mengirim sentrum dari timur ke barat. Sebab saat ini, pembangkit di bagian timur jauh lebih banyak daripada di kawasan barat. Padahal perkembangan industri lebih tumbuh di barat. ’’Pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5 persen, karena pengelolaan listrik belum sepenuhnya diarahkan mendukung dan menunjang pertumbuhan ekonomi dan industri,” papar politisi asal Lombok, NTB itu.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto menyoroti kinerja manajemen PLN. Menurut dia, manajemen perusahaan strum negara itu mendesak untuk dibenahi. Termasuk penunjukkan direktur utama (dirut) PLN yang definitif. ’’Perusahaan listrik negara yang begini besar membutuhkan manajemen yang canggih. Kok dirut saja masih Plt (Pelaksana tugas, Red),” ujar Dito.
Dia bilang, Seorang Plt mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis. Sedangkan perusahaan besar seperti PLN sangat membutuhkan pemimpin yang handal. ’’Jadi kami mendesak pemerintah segera tunjuk dirut definitif yang kompeten,” tandas politisi Golkar itu.
Wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa peristiwa Blackout harusnya membuka mata semua pihak bahwa cadangan listrik kita masih minim. ’’Cadangan itu minimal 30 persen,’’ terangnya di kantor Wapres kemarin. Sementara, tuturnya, untuk wilayah DKI Jakarta saja cadangannya hanya sekitar 20 persen.
Dia lalu membandingkannya dengan Singapura yang cadangan listriknya mencapai 100 persen. Sebab, tiap tahun peralatan pembangkit yang ada harus dimatikan untuk dirawat. Saat perawatan itu dilakukan, pasokan listrik tidak boleh berkurang. Karena itulah cadangan listrik di Singapura mencapai 100 persen.
Indonesia, tutur JK, tidak bisa hanya mengandalkan cadangan listrik yang terbatas. Peristiwa blackout menunjukkan bahwa kebutuhan Indoensia atas pembangkit tambahan, khususnya di Jawa bagian barat, sangat mendesak. ’’Tapi jangan (tenaga) batubara,’’ lanjutnya. Pembangkit batubara punya dua kelemahan. Pertama adalah polusi. Kedua, menghidupkannya butuh waktu lebih dari 24 jam.
Bila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, selanjutnya adalah mengeksekusi kembali penyambungan kabel bawah laut antara Jawa dan Sumatera. Kabel bawah laut itu menjadi penting karena membuat kedua pulau bisa saling back up bila terjadi gangguan. ’’Dulu PLN menganggap Jawa cukup (dayanya). Padahal kebutuhan listrik itu tiap tahun tidak pernah berhenti,’’ tutur mantan Menko Kesra itu.
Listrik, tutur JK, adalah infrastruktur yang tidak akan pernah selesai. Bila digunakan ukuran saat ini, tiap tahun harus ada penambahan daya sedikitnya 6.000 MW. Sehingga, dalam satu periode kepemimpinan nasional, idealnya dibangun 30 ribu MW pembangkit. Mengingat, penduduk selalu bertambah, begitu pula dengan industri. Semuanya memerlukan listrik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggriono mengapresiasi langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah melindungi hak konsumen dengan memberikan kompensasi atas pemadaman listrik massal di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah yang terjadi pada Minggu lalu (4/8). “Pemadaman listrik tersebut telah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian,” ujar Veri, kemarin (6/8).
Veri menyampaikan bahwa PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi tingkat mutu pelayanan (TMP) dengan indikator lama gangguan. Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Selanjutnya, kompensasi sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum diberikan untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (nonadjustment). Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.
Khusus untuk prabayar, lanjut Veri, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan memberi token berikutnya (prabayar). "Saat ini, PLN sedang menghitung besaran kompensasi yang akan diberikan kepada konsumen. Sementara untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai service level agreement (SLA) yang telah telah ditentukan," tambahnya.
Pihak kemendag juga mewajibkan PT PLN melaporkan proses pemberian kompensasi atas listrik padam massal. Menurut Veri, PLN harus melaporkan proses ganti rugi ke pihaknya per tiga bulan ke depan. "PLN wajib laporkan per-tiga bulan soal kompensasi ke kami," pungkasnya. (vir/idr/mar/byu/agf)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

