JAKARTA -- PT Navy Arsa Sejahtera telah diblacklist dari daftar importir sejak 2009. Namun, Perum Perikanan Indonesia (Perindo) malah memberikan kuota impor ikan hingga 500 ton. Kerjasama itu pun berujung pada OTT oleh KPK di Jakarta dan Bogor.
KPK mengamankan seluruh direktur Perum Perindo pada Senin malam (23/9). Antara lain Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda, Direktur Keuangan Arief Goentoro, dan Direkrut Operasional Farida Mokodompit. Selain itu, KPK juga mencokok Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa, Vice President Sales Perum Perindo Aslam, mantan VP Sales Perum Perindo Wenny, pihak swasta Adhi Susilo, serta sespri dan supir Risyanto.
Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan Risyanto dan Mujib sebagai tersangka kasus suap kuota impor ikan pada Selasa malam (24/9). Sementara peran lainnya masih dalam pendalaman lebih lanjut. "Mengenai ekspos nama, peranan yang bisa kita pastikan memang baru dua. Yang lainnya belum," terang Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kemarin.
Dalam konstruksi perkara, dijelaskan bahwa Mujib pertama kali berkenalan dengan Risyanto melalui mantan pegawai Perum Perindo. Mujib dan Risyanto bertemu dua kali, namun tidak dijelaskan KPK kapan pertemuan pertama. Yang jelas, pada pertemuan kedua Mei 2019 lalu, Mujib dan Risyanto menyepakati terkait kuota impor ikan. "Disepakati MMU menerima kuota impor ikan sebanyak 250 ton," jelas Saut.
Kuota impor ikan itu sebenarnya diberikan kepada Perum Perindo dengan persetujuan Kementerian Perdagangan. Namun diam-diam impor dilakukan oleh PT milik Mujib. Setelah diimpor, ikan-ikan disimpan di cold storage Perum Perindo untuk mengelabui otoritas berwenang agar seolah-olah Perum Perindo yang melakukan impor itu.
Karena dianggap berhasil mengimpor, Risyanto kembali memanggil Mujib dan menawarkan tambahan kuota sebesar 500 ton pada 16 September lalu. Pada saat bersamaan, Risyanto meminta USD 30 ribu untuk keperluan pribadinya. Uang itu rencananya diberikan ke Risyanto melalui Adhi Susilo, perantara Mujib.
Dalam OTT itu, KPK mengamankan USD 30 ribu. Diduga uang tersebut adalah commitment fee dari PT NAS kepada Perum Perindo. "Commitment fee yang disepakati adalah Rp 1.300 per kilogram," lanjutnya.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengapresiasi OTT yang dilakukan lembaga antirasuah itu. Dia menilai, impor ikan tidak sejalan dengan visi dan misi kementeriannya. Mengingat, hasil tangkapan nelayan Indonesia banyak. Stok ikan di perairan tanah air melimpah.
Justru, seharusnya hasil ikan tangkap nelayan tanah air mampu diserap maksimal oleh industri. Sehingga, tidak tangkapan yang sia-sia, terbuang, dan harganya jatuh. "Saya kaget kalau mereka impor. Impor malah menjatuhkan harga ikan tangkapan nelayan. Kecuali, impor untuk dieskpor ulang," tuturnya. (deb/han)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

