JAKARTA-- Mahkamah Agung memutuskan masa tahanan terpidana korupsi Irman Gusman dikurangi. Mantan ketua DPD tersebut hanya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah peninjauan kembali (PK) Irman dikabulkan.
Pengabulan PK tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan Pengadilan Tipikor tersebut, Irman dijatuhi pidana penjara 4,5 tahun. Sementara dalam putusan terbaru, Irman hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.
Kuasa hukum Irman, Maqdir Ismail membenarkan kabar putusan pengabulan PK tersebut. "Putusan itu sudah kami terima kemarin dan sudah dikirimkan ke KPK," ujar Maqdir kepada Jawa Pos kemarin malam. Putusan tersebut juga membuktikan bahwa Irman hanya menerima gratifikasi dan bukan suap seperti yang divonis pada putusan Pengadilan Tipikor sebelumnya.
Untuk saat ini, pihak Irman menerima putusan tersebut. Namun Maqdir menyatakan bahwa pasal yang dituduhkan saat ini masih perlu peninjauan. Putusan MA menyatakan bahwa Irman dikenai Pasal 11 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999. "Sebelumnya ada Pasal 12 b. Sekarang hanya pasal 11. Tapi buat saya putusan ini masih belum cukup, karena Irman tidak tahu akan dibawakan uang. Seharusnya KPK mencegah," jelas Maqdir.
Terkait masa penahanan, Maqdir menyatakan Irman seharusnya sudah bebas. Dia resmi ditahan pada 17 September 2016. Dengan putusan penjara 3 tahun, artinya masa tahanannya habis pada 17 September 2019 lalu. "Tapi kita belum pikirkan selanjutnya seperti apa. Kita terima dulu putusannya," pungkasnya.
KPK juga menyatakan telah menerima putusan MA tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, salinan putusan diterima bagian penuntutan pada Kamis sore (26/9). "Apa pun putusannya terlepas dari kita kecewa atau tidak, tapi putusan MA itu putusan peradilan dan harus kita hormati," ujar Febri kemarin malam.
Dia menambahkan, dengan adanya putusan itu memang masa tahanan Irman berkurang. Tetapi tetap membuktikan bahwa Irman melakukan tindak pidana korupsi dengan dikenakannya pasal 11. "Jadi tidak benar klaim-klaim pihak tertentu bahwa tidak ada korupsi di sini. Meskipun pasalnya berubah, Pasal 11 itu tetap bagian dari tindak pidana korupsi dan itu salah satu bentuk suap," tegasnya.
Melihat putusan ini, KPK berharap ke depannya lebih matang dalam mempertimbangkan aspek-aspek penerapan hukum dan materiil khususnya untuk tipikor. Sebab, saat ini juga cukup banyak tersangka yang mengajukan PK ke MA terkait kasus tindak pidana korupsi. (deb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

