JAKARTA– Partai Gerindra masih gamang menentukan arah politik lima tahun mendatang. Partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut sampai sekarang belum memutuskan kejelasan sikap. Apakah tetap menjadi oposisi atau bergabung dalam gerbong pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Spekulasi Gerindra akan masuk dalam kabinet Presiden Jokowi jilid II memang berembus makin kencang. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak menampik bahwa pihaknya mempertimbangkan opsi masuk dalam gerbong pemerintah. Namun, sikap tersebut belum menemui kesepakatan dalam internal partai. ’’Belum ada kesamaan pandang. Belum bulat,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (10/10).
Menurut dia, kondisi di internal partai masih terbilang cair. Suara yang setuju masuk kabinet dan suara tidak setuju, tutur Dasco, masih berimbang. Itu terjadi baik di jajaran dewan pembina maupun struktur DPP. Nah, sikap tersebut akan diputuskan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) yang digelar pada 15–17 Oktober. ’’Lokasi kemungkinan di Malang atau sekitar Jakarta,” ujarnya.
Di forum rakornas, Prabowo Subianto sebagai ketua umum sekaligus ketua dewan pembina akan meminta pendapat seluruh pengurus. Mulai DPP, DPD tingkat provinsi, hingga DPC tingkat kabupaten/kota. ”Semua akan dimintai masukan dan pendapat,” jelas wakil ketua DPR itu.
Jika rakornas memutuskan ikut dalam pemerintahan, barulah pihaknya mengusulkan bidang atau kementerian. Selanjutnya menunjuk figur yang tepat untuk memimpin bidang tersebut. Dasco pun menampik tiga nama kader Gerindra telah diusulkan masuk dalam kabinet. Yaitu, dua wakil ketua umum Fadli Zon dan Edhy Prabowo serta Sandiaga Salahuddin Uno. Menurut Dasco, tiga nama tersebut masih sebatas isu yang beredar liar di publik. ’’Secara legal formal, kami belum pernah berbicara tentang nama-nama itu. Makanya, saya jawab itu hanya isu,” katanya.
Kepentingan Pemerintah
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyampaikan isu masuknya Gerindra dalam pusaran kabinet Presiden Jokowi jilid II tidak mengherankan. Menurut dia, masuknya Gerindra dalam barisan kabinet justru akan menguntungkan pemerintah. Sebab, kebijakan yang digelontorkan berjalan mulus tanpa batu sandungan dari barisan oposisi. ”Saya katakan ini kepentingan pemerintah. Pemerintah sangat berkepentingan untuk menarik Gerindara masuk dalam kabinet,” papar Lucius.
Namun, di sisi lain, kondisi tersebut akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi lima tahun ke depan. Dampaknya, tidak ada proses check and balances untuk mengontrol kebijakan yang tidak prorakyat. ’’Tentu ini lonceng kematian demokrasi,” tambahnya.
Menurut dia, jika kekuatan oposisi berduyun-duyun bergabung dengan gerbong pemerintah, kontrol terhadap pemerintah akan redup. Bahkan, bukan tidak mungkin kekuatan oposisi akan diperankan mahasiswa dan masyarakat sipil. ”Saya khawatir, jika parpol tidak menjaga etika politik, parlemen jalanan akan semakin marak,” imbuh pria asal NTT itu.
Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam malah menilai opsi Gerindra masuk dalam gerbong kabinet memunculkan sejumlah pertanyaan di benak publik. Khususnya mengenai etika politik dan standar kepantasan. Gerindra, tutur dia, selama ini selalu menunjukkan sinisme dan penilaian negatif dalam mencermati kebijakan Jokowi di berbagai bidang. ’’Sehingga sangat naif jika meminta jatah kursi (di kabinet),’’ terangnya kemarin.
Karena itu, Umam menyarankan Gerindra tetap konsisten berada di bagian oposisi. Bila Gerindra memperturutkan oportunisme politik, dampaknya ke depan tidak baik bagi partai tersebut. ’’Ia akan bertabrakan dengan aspirasi basis pemilih loyalnya yang tidak menghendaki kebersamaan dengan pemerintahan Jokowi,’’ lanjut doktor ilmu politik lulusan School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia, itu. (mar/byu/c7/fat)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

