JAKARTA– Pembangunan kawasan perbatasan lima tahun belakangan dinilai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sudah maksimal. Kini, BNPP juga menyiapkan pengelolaan kawasan di sekitar 11 lokasi yang akan dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ke-11 PLBN itu diharapkan bisa rampung akhir 2020.
Kepala BNPP yang juga Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pengelolaan kawasan perbatasan selama ini sudah cukup maksimal. ’’Tinggal beberapa hal yang saya rasa terus kami komunikasikan,’’ terangnya. Apalagi, secara fisik, Kementerian PUPR tanggap untuk menyelesaikan setiap rencana pembangunan.
Pembangunan fisik, tutur Tjahjo, sudah dilaksanakan dengan cepat. Terbukti, wajah tujuh PLBN sudah berubah drastis dari sebelumnya yang tampak kumuh. ’’Tinggal kami fokus pada aspek pemeliharaannya,’’ lanjut Tjahjo. Juga terus melengkapi kawasan perbatasan dengan infrastruktur yang baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Staf Ahli Mendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, BNPP mengambil peran sebagai administrator di setiap kawasan perbatasan. Hingga akhir tahun depan, Kementerian PUPR akan membangun dan menata 11 kawasan perbatasan. Termasuk membangun PLBN. ’’Setelah selesai dibangun, akan diserahkan kepada kami untuk dikelola,’’ terangnya kemarin.
Empat PLBN terpadu diharapkan selesai tahun ini. Yaitu, PLBN Sota di Merauke, Sei Pancang di pulau Sebatik, Nunukan, Long Midang di Nunukan, dan Jagoi Babang di Bengkayang. Disebut PLBN terpadu karena nanti akan menelola manajemen lalu lintas orang dan barang dari Indonesia maupun dari negara tetangga.
Di PLBN tersebut tersedia Imigrasi untuk melayani orang, Bea Cukai untuk pelayanan lalu lintas barang, hingga balai karantina. ’’Selama ini, sebelum ada PLBN terpadu, masyarakat perbatasan melintas dengan menggunakan pas lintas batas yang dikeluarkan camat,’’ lanjutnya. Dengan adanya PLBN terpadu, yang bisa lewat bukan hanya pemilik kartu pas, namun juga pemilik paspor.
Pun demikian angkutan barang untuk keperluan ekspor-impor, juga bisa lebih lancar dalam melintas. Karena sudah ada bea dan cukai, ’’Sebelumnya hanya bisa perdagangan lintas batas negara yang nilainya 600 RM per orang per bulan,’’ tambahnya. (byu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

