Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Kepala Daerah Korupsi, Kemendagri Sudah Beri Peringatan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯

JAKARTA – Masih maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah membuat pemerintah pusat angkat bicara. Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengakui ada sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan itu. Diantaranya adalah proses pemilihan kepala daerah yang biayanya relatif mahal.


Advertisement

Kemendagri mencatat antara 2014-2018 ada 107 kasus hukum yang melibatkan kepala atau wakil kepala daerah. 93 di antaranya adalah korupsi dan suap. ”Padahal kami terus mengingatkan dalam berbagai kesempatan agar kepala daerah menghindari area rawan korupsi,” terangnya.

Selain rutin memberikan peringatan, Kemendagri juga mengaku telah memperbaiki sitem pemilihan kepala daerah (pilkada). ”Sistem rekrutmen pemimpin daerah lebih mengedepankan elektabilitas dan popularitas, dibandingkan integritas dan kapasitas personal,” lanjut pria yang juga menjabat Kapuspen Kemendagri itu.

Bahtiar menambahkan, faktor lain penyebab meningkatnya korupsi kepala daerah adalah besarnya kekuasaan atau wewenang kepala daerah. Mulai dari pengelolaan APBD, pejabat pembina kepegawaian, hingga penerbitan perizinan. Bila pengawasan lemah, potensi korupsi dan suap juga masih akan ada. termasuk pengawasan terhadap diskresi kepala daerah ketika tidak ada payung hukum.

Advertisement

Gaya hidup juga acapkali mempengaruhi integritas kepala daerah. ”Gaya hidup pemimpin yang berusia relatif muda yang kadang bergaya dan konsumtif juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku korupsi,” tutur Bahtiar.  

Ke depan, pendidikan politik untuk calon kepala daerah dan masyarakat pemilih bisa menjadi alternatif solusi jangka pendek. Sementara, solusi jangka panjangnya adalah dengan meninjau kembali regulasi pilkada. Sehingga dimungkinkan terlaksananya proses pilkada yang berbiaya murah bagi para kandidatnya.

Sementara, bagi mereka yang sedang menjabat, pihaknya bersama KPK dan penegak hukum lain juga memberikan pendidikan antikorupsi. Khususnya upaya pencegahan tindak korupsi. Pendidikan tersebut diberikan saat diklat orientasi kepala daerah.

Advertisement

Upaya lainnya adalah penguatan regulasi terhadap pengawasan jalannya pemerintahan. Salah satunya dengan memperkuat Aparat pengawas Internal pemerintah (APIP) di daerah. Para pengawas tersebut rencananya diberi kewenangan untuk memeriksa kepala daerah.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut pihaknya telah menangani kasus rasuah 119 kepala daerah hingga detik ini. Terakhir yang diproses adalah Bupati Lampung Utara (Lampura) Agung Ilmu Mangkunegara. Agung menjadi kepala daerah ke 47 yang ditetapkan sebagai tersangka melalui operasi tangkap tangan (OTT). (byu/tyo)

 

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer