JAKARTA– Kementerian Kesehatan kemarin (4/11 ) mengeluarkan surat edaran penundaan Permenkes 30/2019 tentang klasifikasi rumah sakit. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa langkah ini untuk mengkaji kembali agar keputusan baik untuk semua pihak.
Surat edaran tersebut dibuat untuk kepala dinas kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), dan Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Dalam surat edaran itu disebutkan alasan penundaan harus memenuhi aspek perlindungan hukum baik bagi setiap penyelenggara atau pelaku usaha di bidang perumahsakitan, maupun bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Permenks itu memerlukan beberapa persiapan dalam implementasinya. Penundaan dilakukan sampai dengan adanya kajian untuk penyempurnaan dengan penyesuaian waktu peralihan untuk tetap menjaga kesinambungan penyelenggaraan rumah sakit dan pemenuhan akses kesehatan.
Terawan saat ditemui di kantornya kemarin menyatakan bahwa Permenkes 30/2019 hanya ditunda. Artinya ada kemungkinan dilanjutkan. Alasan penundaan ini menurutnya dikarenakan permenkes tersebut belum sesuai dengan nafas pelayanan kesehatan. ”Mendengarkan semua aspirasi dari Persi kemudian mendengarkan aduan dari masyarakat, kalau belum cocok maka kenapa tidak ditunda dulu,” tuturnya.
Setelah penundaan ini, Kemenkes akan menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk menyaring aspirasi. Perpres yang baru diundangkan September lalu itu mendapat kontroversi. Untuk itu diharapkan ada evaluasi yang memenuhi keinginan semua pihak.
Dalam diskusi nantinya akan mempertimbangkan banyak hal. Selain pemenuhan keinginan seluruh pihak, juga akan mempertimbangkan jangka panjang. Sehingga masa berlaku permenkes itu akan lebih lama.
Kepala Bidang Advokasi lembaga swadaya masyarakat BPJS Watch Timboel Siregar mendukung langkah Kemenkes. Menurutnya penundaan itu sudah tepat. ”Kajian hrs lebih obyektif yaitu dengan mempertimbangkan ketersediaan RS utk melayani peserta JKN,” ucapnya kemarin.
Permenkes tersebut awalnya bertujuan untuk memastikan layanan yang diberikan rumah sakit sesuai dengan kelasnya. Ada 615 RS yang harus turun kelas karena tidak sesuai dengan kelasnya. ”Memastikan mutu RS benar tapi kalau dipaksakan akan terjadi penumpukan di RS tipe A dan B. Paserta akan semakin sulit,” bebernya.
Meski demikian Timboel memberi catatan agar pemerintah giat dalam melakukan pengawasan. Salah satunya ditunjukkan dengan supervise langsung untuk memastikan layanan sesuai dengan kelasnya. ”Harus dilakukan pengawasan sehingga RS lebih fair,” katanya. (lyn)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

