Wacana anggota legislatif tidak perlu mundur saat masuk kontestasi pilkada kembali mengemuka. Usulan tersebut mencuat setelah Komisi II DPR RI menyampaikan keinginan merevisi Undang-Undang Pilkada. Salah satu poin yang akan dikaji adalah anggota DPR, DPD, maupun DPRD tidak perlu lagi mengundurkan diri Jika maju sebagai calon kepala daerah.
Regulasi yang mengatur anggota legislatif harus mundur jika maju dalam pilkada juga ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015. Mahkamah secara tegas menyatakan anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pilkada.
Pekan lalu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap, wacana revisi UU Pilkada turut membahas opsi mundur atau tidak itu. Opsi ini diharapkan bisa disatukan dengan evaluasi pelaksanaan pilkada melalui sistem pemilihan langsung. "Itu sedang dibahas," ujar Azis.
Data yang dihimpun Kaltim Post, pada 2015 ada 12 legislator dan senator yang mundur dari jabatannya untuk mengikuti kontestasi pilkada di tujuh kabupaten/kota di Kaltim. Tahun itu ada sembilan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak. Dua di antaranya merupakan anggota DPR RI dapil Kaltim; Neni Moerniaeni (Golkar) dan Norbaiti (Demokrat).
Pada 2018, dua anggota DPR RI Kaltim memilih mundur untuk bertarung dalam Pilgub Kaltim; Hadi Mulyadi (PKS) dan Awang Ferdian Hidayat (PDIP). Sedangkan pada Pilbup PPU, ada Hamdam yang merupakan anggota DPRD PPU dan Fadly Imawan yang terdaftar sebagai anggota DPRD Paser.
Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mengatakan belum membaca naskah akademik mengenai usulan revisi UU Pilkada itu. Menurut politikus PKS itu, keinginan agar anggota legislatif tidak perlu mundur dari jabatannya jika maju dalam pilkada merupakan keinginan beberapa anggota Komisi II DPR RI.
“Yang tampak dalam obrolan-obrolan lepas maupun via media sosial di antara mereka,” kata dia kepada Kaltim Post, Jumat (22/11).
Dia menambahkan, dari hasil diskusi tersebut, sebagian berpendapat bahwa hal itu bila diwujudkan akan menuai kecaman. Karena bisa membuka keran bagi komponen lain untuk juga dibolehkan maju pada pilkada. Di antaranya, TNI, Polri, dan PNS. Demikian pula pejabat pada badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).
“Makanya sekarang dalam pembahasan tentang PKPU dengan KPU dan Bawaslu di Komisi II periode ini. Seperti itulah hasilnya,” kata anggota DPR RI dapil Kaltim tersebut.
Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dipastikan tetap menggunakan UU 10/2016. Sementara itu, revisi UU Pilkada yang diusulkan Komisi II DPR RI, kemungkinan baru bisa diberlakukan pada Pilkada Serentak 2022.
Dia mengaku tidak ada lagi waktu untuk merevisi UU Pilkada. Sebab, saat ini tahapan penyelenggaraan pilkada sudah dimulai. Jika dilakukan revisi dalam waktu dekat, dikhawatirkan mengganggu tahapan pilkada yang sudah berjalan.
“Karena itu, revisi UU Pilkada masuk di prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2020 di urutan kelima,” ungkapnya.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rudy Mas’ud mengatakan, usulan revisi UU Pilkada masih sebatas inisiatif Komisi II DPR RI. Pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai revisi aturan untuk pilkada serentak tersebut.
“Kebetulan saya di Baleg. Dan sampai detik ini, saya belum menerima informasi itu,” kata dia kepada Kaltim Post, kemarin.
Dalam inisiatif merevisi UU Pilkada itu, sempat disampaikan bahwa anggota DPR, DPD, hingga DPRD tidak perlu mengundurkan diri jika ingin maju dalam kontestasi pilkada. Cukup mengajukan cuti seperti kepala daerah. Yang kembali ikut dalam kontestasi pilkada.
Seperti halnya Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dan Wali Kota Samarinda yang sempat mengajukan cuti, untuk maju dalam Pilgub Kaltim, 2018 lalu. “Rencananya ada usulan begitu. Tapi sampai saat ini, belum dibahas di Baleg. Karena proses pembahasannya pasti lama dan panjang,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu memperkirakan revisi UU Pilkada belum bisa disahkan tahun depan. Mengingat, ada 189 rancangan undang-undang (RUU) maupun revisi undang-undang yang di-carry over atau pembahasannya belum tuntas oleh anggota DPR RI periode 2014–2019 dan akan dibahas kembali oleh anggota DPR RI periode 2019–2024.
Sementara dalam setahun, hanya ada sekitar 24 RUU maupun revisi undang-undang yang bisa disahkan. “Makanya (revisi UU Pilkada) kemungkinan belum bisa disahkan pada 2020,” tandasnya. (kip/dwi/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

