Masih Dalami Penerbitan SKT FPI, Pemerintah Ngaku Siap Bantu Rizieq Shihab
JAKARTA– Pemerintah belum menerbitkan surat keterangan terdaftar atau SKT untuk Front Pembela Islam (FPI). Melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kemarin (27/11), pemerintah mengungkapkan bahwa ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Sehingga SKT untuk FPI belum bisa dikeluarkan.
Dalam rakortas kemarin, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD mendatangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Usai rapat, Fachrul menyampaikan bahwa sudah ada langkah maju dari FPI. ”Telah membuat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI dan tidak akan melanggar hukum lagi ke depan,” terangnya.
Pernyataan tersebut dibuat di atas kertas yang sudah disertai materai. Namun demikian, pemerintah menilai masih perlu melihat lebih jauh. ”Tapi, tentu saja kami mencoba dalami lebih jauh,” imbuh Fachrul. Dia memastikan, itu bakal dilakukan dalam waktu dekat. Keterangan senada disampaikan oleh Mahfud. Dia mengungkapkan, FPI punya hak untuk berserikat maupun berkumpul. ”Bersatu untuk menggalang kesamaan aspirasi,” kata dia.
Mahfud juga mengakui, ada beberapa hal yang harus didalami pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) sebelum SKT untuk FPI dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Sehingga sampai saat ini kami masih sedang mempertimbangkan dan menunggu proses lebih lanjut tentang syarat-syarat penerbitan surat keterangan terdaftar tersebut,” bebernya. Dia memastikan, negara tidak akan membatasi hak FPI.
Berkaitan dengan nasib imam besar FPI Muhammad Rizieq Shihab atau biasa dipanggil Habib Rizieq, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah sudah memeriksa semua instansi pelat merah. Termasuk Kemedagri, Kemenag, dan Kemenko Polhukam. Menurut dia, tidak ada satu pun yang menunjukkan, Rizieq dicekal oleh pemerintah. ”Tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali,” tegasnya.
Menurut Mahfud, pencekalan Rizieq tidak berkaitan dengan pemerintah. Melainkan dengan otoritas Arab Saudi. Sehingga pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Kecuali, Rizieq melaporkan masalah yang tengah dia alami kepada pemerintah. ”Tapi sampai saat ini tidak ada. Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya. Kami mendengarnya dari YouTube dari medsos,” jelasnya.
KBRI untuk Arab Saudi dan KJRI di Jeddah, lanjut Mahfud, pasti membantu apabila Rizieq melapor. ”Kalau ini tidak melapor lalu kita turun tangan, nanti malah kita yang salah,” ungkap dia. Karena itu, dia menegaskan kembali, pemerintah siap membantu apabila Rizieq melaporkan masalahnya dengan otoritas Arab Saudi. ”Kalau memang secara formal diperlukan, pemerintah turun tangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mahfud juga meminta pihak-pihak yang menyebut bahwa pencekalan Rizieq terkait dengan pemerintah untuk melapor. Tentu dengan membawa bukti. Dia memastikan, itu akan diproses oleh instansi terkait di tanah air. ”Bukti sekecil apa pun, bahwa (Rizieq) itu dicekal oleh Pemerintah Indonesia ya serahkan kepada menag, kepada menko polhukam, atau mendagri,” pintanya. (syn/)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

