JAKARTA– Temuan rekening kasino kepala daerah oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dinilai kemendagri tidak bisa dicampuri. Karena itu, Kemendagri mempersilakan PPATK untuk menindalkanjuti penelusuran itu. apakah ada potensi pelanggaran hukum atau tidak dalam temuan rekening itu.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan, pihaknya tidak berhak untuk mengakses data-data transaksi keuangan yang ditelusuri PPATK. ’’Sifatnya rahasia, sehingga bukan ranahnya kemendagri,’’ terang Bahtiar di Kemendagri kemarin (17/12). Meskipun koordinasi pembinaan kepala daerah ada di tangan Kemendagri, namun pihaknya tidak bisa masuk ke wilayah pribadi seperti kepemilikan rekening.
Bila memang temuan tersebut memiliki potensi pelanggaran hukum, biasanya PPATK akan langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. ’’Bila ada pelanggaran hukum, itu ranahnya penegak hukum,’’ lanjutnya. Aparat akan menyelidiki apakah memang ada pelanggaran di situ.
Lantas, apa peran Kemendagri? Menurut Bahtiar, pihaknya adalah Pembina pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya kepala daerah. Namun untuk saat ini, pihaknya tidak punya wewenang apapun karena temuan rekening itu masih dalam proses penyelidikan. Baik oleh PPATK maupun aparat hukum.
Dia menegaskan tidak memberikan sanksi apapun kepada kepala daerah bila tidak ada bukti hukum yang menyatakan dia bersalah. ’’Kalau pengadilannya sampai inkracht, berkekuatan hukum tetap, baru seorang kepala daerah bisa diberhentikan,’’ tambah Bahtiar. Sebelum itu terjadi, pihaknya hanya bisa memberlakukan azas praduga tidak bersalah.
Sebelumnya, PPATK mengungkapkan ada temuan sejumlah dana dalam bentuk valuta asing di rekening kasino di luar negeri milik sejumlah kepala daerah. ’’Nilainya setara Rp 50 miliar,’’ terang Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. Selain temuan sejumlah transaksi mencurigakan lain sepanjang 2019. (byu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

