
JAKARTA– Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah dilakukan sejak awal tahun ini. Adanya subsidi yang diusulkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto masih menjadi polemik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa semua pihak harus melaksanakan Perpres 75/2019 secara konsekuen. Perpres tersebut mengatur mengenai jaminan kesehatan. ”Keputusan presiden yang telah melalui proses pembahasan panjang dan dipertimbangkan dengan matang,” katanya.
Pada rapat dengan komisi IX DPR RI, Menkes Terawan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional bersepakat memanfaatkan keuntungan segmen peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang sudah dinaikan sejak Agustus 2019. Menurut rapat tersebut, 19 juta peserta dari golongan mandiri kelas III rentan tidak bisa membayar. Sehingga keuntungan itu bisa membayar selisihnya.
Sebelumnya Muhadjir menegaskan bahwa skema itu tidak bisa dilakukan. ”Tidak ada skema itu. Perpres itu sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, termasuk penghitungannya” katanya. Dia juga menegaskan bahwa Perpres 75 itu tidak akan direvisi.
Kenaikan ini menurutnya akan memperbaiki layanan kesehatan. Sebab ada peningkatan pelayanan. Misalnya saja tertib distribusi alokasi anggaran yang sleama ini tidak tepat sasaran.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa ada dampak positif kenaikan iuran ini. Pendapatan iuran JKN di 2020 akan semakin besar. Artinya bisa membiayai biaya INA CBGs, kapitasi, dana operasional, dan preventif-promotif.
”Walaupun ada kenaikan iuran, itu tidak otomatis akan menjamin defisit akan teratasi di 2020 mengingat defisit 2019 akan menjadi beban 2020,” ucapnya. Dengan skema tersebut defisit Rp 31 triliun yang diperkirakan BPJS Kesehatan pada 2019, akan dikurangi dari penambahan iuran PBI dan PPU Pemerintah yang telah diamanatkan Perpres 75/2019. Jumlahnya sekitar Rp 14 triliun. (lyn)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

