Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Deteksi Potensi Perkuatan Kapal Tiongkok, Bakamla Deteksi 3 Kapal Lain ke Natuna

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
ILUSTRASI: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)
ILUSTRASI: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)

JAKARTA– Sembilan hari pasca Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melayangkan nota protes diplomatik kepada Tiongkok, kapal ikan dan kapal Coast Guard Tiongkok masih bertahan di Perairan Natuna Utara. Badan Keamanan Laut (Bakamla) bahkan sudah mendapat informasi ada tiga kapal lain milik Tiongkok yang hendak dikirim ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah Kepulauan Riau itu.


Advertisement

Bakamla melihat hal tersebut sebagai potensi perkuatan kapal dari Tiongkok. Walau belum tahu pasti, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman menyebutkan, tiga kapal itu terdiri atas kapal Coas Guard Tiongkok dan kapal logistik. ”Kelihatannya ada perkuatan. Apakah perkuatan itu untuk memperkuat atau mengganti, nanti akan kami lihat,” terang dia di Jakarta kemarin (7/1).

Pejabat yang lebih akrab dipanggil Taufiq itu menybutkan bahwa pihaknya akan terus memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok di Natuna Utara. Sampai kemarin siang kapal-kapal tersebut belum keluar dan masih berada di ZEE Indonesia. Pihaknya juga sudah melaporkan kondisi itu kepada Kemlu. ”Bahwa masih ada dua Coast Guard mereka di sekitar situ. Ada satu di luar,” ungkapnya.

Guna menambah kekuatan Bakamla, mereka mengirim lagi dua kapal dari Batam untuk membantu kapal yang sudah lebih dulu berada di Natuna Utara. ”Kita imbangi mereka (Tiongkok),” tegasnya. Jenderal bintang tiga TNI AL itu juga memastikan, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang hendak mengirim nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ke Natuna Utara. Dia memastikan pihaknya hadir untuk melindungi para nelayan tersebut.

Advertisement

Saat nelayan-nelayan itu melaut, Bakamla akan mengawal. ”Jadi, mereka beroperasi di sekitar saya,” ucap Taufiq. Namun demikian, yang saat ini menjadi masalah adalah kondisi cuaca dan gelombang. ”Sekarang musim ombaknya besar,” kata dia. Untuk itu, sebelum para nelayan diberangkatkan ke Natuna Utara, harus dipastikan mereka siap. Bukan hanya personelnya, kapalnya juga wajib dipastikan dalam kondisi prima.

Mengirim nelayan untuk menunjukkan bahwa wilayah yang dimasuki kapal-kapal Tiongkok masih bagian dari Indonesia, tidak lantas mengesampingkan faktor keselamatan. ”Karena walau pun bagaimana, yang saya tahu bahwa kapal ikan itu sudah lama nggak beroperasi,” bebernya. Karena itu, Taufiq meminta seluruh kapal yang akan dikirim ke Natuna Utara harus dicek. Khususnya bagian yang berpengaruh terhadap keselamatan.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Taufiq menyatakan, tidak ada negosiasi soal kedaulatan. ”Tidak ada tawar-menawar,” ungkap dia. ”Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara,” tambahnya. Namun, dia juga menyampaikan bahwa yang terjadi saat ini Tiongkok juga punya klaim. Yakni nine dash line. Sehingga perlu kolaborasi yang kuat untuk membuat mereka mundur dari ZEE Indonesia di Natuna Utara.

Advertisement

Sebab, klaim yang dipegang Tiongkok tidak akan nyambung dengan UNCLOS yang menjadi pegangan Indonesia. ”Kita jangan membuat mereka malu mundur,” ucap Taufiq. Mantan wakil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut menyampaikan bahwa harus ada kerja sama untuk merealisasikan itu. ”Harus ada orkestra antara operasi dan dipmolasi,” imbuhnya. Diplomasi oleh Kemlu, dan operasi yang dilakukan Bakamla bersama TNI.

Menurut dia, diplomasi tanpa menunjukkan kekuatan tidak akan berjalan. Demikian pula sebaliknya. ”Makanya saya selalu setiap pagi laporan kepada menlu, situasi begini. Beliau yang akan menganalisis,” imbuhnya. Sampai kapal-kapal Tiongkok angkat kaki dari Natuna Utara, operasi akan terus dilaksanakan oleh Bakamla. Selain menjaga wilayah, mereka juga melaporkan situasi terkini kepada pemerintah.

Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD juga memanggil sejumlah pejabat teras di kementerian dan lembaga yang punya wewenangan di laut untuk membahas omnibus law kelautan. ”Memang ada tumpang tindih dalam beberapa segi dalam penanganan laut kita,” ungkap dia usai memimpin rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam. 

Tumpang tindih tersebut yang harus diselesaikan. Sehingga ketika ada kasus seperti di Natuna, operasi lebih efektif. Sejatinya, kata Mahfud, perintah untuk membahas omnibus law kelautan sudah disampaikan presiden jauh sebelum kondisi di Natuna Utara menjadi sorotan. Terakhir, presiden menyampaikan itu dalam rapat kabinet awal Desember tahun lalu. ”Kebetulan saja sekarang ada kasus Natuna,” imbuhnya.

Berdasar data, ada beberapa kementerian dan lembaga yang ketentuan kelautannya saling tumpang tindih. Mulai TNI AL, Polri, Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), sampai Bakamla. ”Secara operasional menimbulkan masalah dan kami akan tangani,” imbuhnya. Itu mencakup masalah keamanan, pertahanan, kekayaan laut, dan beragam masalah lainnya.

Secara keseluruhan, Mahfud menyebut, sedikitnya ada 24 undang-undang (UU) keluatan yang saling tumpang tindih. ”Laporan pertama dulu 17, setelah dianalisis muncul 24 ditambah dua PP,” jelasnya. Harapannya omnibus law kelautan tuntas tahun ini. Sehingga bisa dipakai. Dia belum menyebut apakah kewenangan coast guard akan diserahkan seluruhnya kepada Bakamla atau tidak. Yang pasti pembahasan omnibus law tersebut sudah berjalan. (syn/)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kapolresta Banda Aceh Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba

Kapolresta Banda Aceh Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba

Kombes Andi Kirana Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba BANDA ACEH — Awan hitam kembali menaungi korps Baju Cokelat. Baru tujuh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer