
JAKARTA-- KPK menggeledah lagi beberapa tempat terkait kasus dugaan suap Bupati Sidoarjo. Namun, KPK masih bergeming soal perbedaan angka antara hasil penyidikan awal soal nilai proyek dengan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sidoarjo.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa izin dewan pengawas sudah dikantongi untuk kelanjutan penyelidikan kasus dugaan suap Bupati Sidoarjo tersebut. "Kegiatan penggeledahan perkara Sidoarjo Jumat (10/1) di tiga lokasi," ungkap Ali kemarin.
Beberapa dokumen diamankan dari tiga lokasi tersebut, di mana di antaranya adalah rumah Saiful di Jalan Yos Sudarso dan Kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air.
Namun, tidak ada keterangan terbaru soal perbedaan nilai proyek. Ali berdalih bahwa hal tersebut masih dalam pemeriksaan tim penyidik lebih lanjut. "Untuk kepentingan penyidikan mohon maaf tidak bisa disampaikan detailnya," lanjut Ali.
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan membenarkan bahwa untuk penggeledahan lanjutan kali ini, penyidik KPK sudah diberi izin dari dewas. "Ya, sudah diberikan untuk yang Sidoarjo," jelas Tumpak kemarin.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah yang sudah menjadi tersangka kembali mendatangi Gedung Merah Putih kemarin sore. Tidak berselang lama, dia sudah keluar didampingi petugas KPK. Saiful mengaku tidak ada pemeriksaan mendetail.
"Nggak diperiksa. Ini aku cuma disuruh cari pengacara saja, cari kuasa hukum," ujar Saiful. Dia diketahui belum memakai jasa penasihat hukum hingga kemarin, dan PKB selaku partainya juga sudah menyatakan tidak ada bantuan hukum untuk kasus korupsi.
Saiful sendiri bicara soal keberadaan tas hitam yang disebut-sebut dia bawa ketika ditangkap KPK Selasa lalu (7/1). "Mana aku nggak ada tas hitam. Nggak pernah menerima. Saya langsung diajak pergi gitu aja. Di kantor saya juga nggak ada," ungkapnya sebelum digiring ke mobil tahanan.
Saiful ditangkap atas dugaan penerimaan suap untuk empat proyek sekaligus. Uang suap diduga diterima dari kontraktor Ibnu Ghofur. Ghofur sendiri diduga menyuap untuk memenangkan empat proyek pemda sekaligus dengan total nilai proyek Rp 57,9 miliar. Namun rupanya angka masing-masing proyek berbeda dengan data yang ada di LPSE Kabupaten Sidoarjo.
Peneliti ICW Kes Tuturoong yang mendalami soal layanan pengadaan elektronik menyebutkan sebenarnya sistem LPSE sudah bagus. Namun, LPSE atau yang juga disebut SPSE tetap punya celah. "Kami melihatnya LPSE ini hanya tool (alat) saja. Tapi LPSE ini membuat orang-orang mencari modus lain untuk melakukan korupsi," jelas Kes kepada Jawa Pos kemarin.
Celah itu, menurut Kes, bisa terjadi karena data yang tidak terintegrasi antar proses dalam LPSE. Mulai dari penyusunan rencana umum pengadaan (RUP), seleksi program, pelelangan, sampai pengerjaan. Data yang tidak terintegrasi itu membuka kemungkinan adanya perbedaan angka sejak perencanaan sampai realisasi anggaran.
Faktor ini juga yang menurut Kes membuat perhitungan antara KPK dengan data LPSE berbeda. "Saya sendiri belum membandingkan. Tapi kalau ada selisih harus dicek lagi," terangnya. Dia menambahkan, monitoring harus diperkuat dalam rangkaian proses lelang tersebut dari awal sampai akhir.
Salah satu modus yang menjadi temuan ICW beberapa waktu lalu adalah dengan mematikan server. "Server dimatikan ketika sudah ada pengumuman lelang di website dan peserta mau daftar. Tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu, servernya tetap dinyalakan," tuturnya. Cara ini sendiri sudah diantisipasi oleh LKPP dengan menerapkan sistem pengingat untuk mendeteksi jika ada server yang mati karena kesengajaan.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto menbantah anggapan Sistem Pengadaan Secara elektronik (SPSE) bobol. apalagi sampai bisa diakali. Menurut dia, celah SPSE hanya ada di luar sistem. Sementara, SPSE sendiri dirancang untuk bisa mengakomodir tender secara adil.
Celahnya adalah permainan di level Unit Layanan Pengadaan (ULP). Di dalamnya ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengatur berbagai hal. Mulai rencana kerja dan syarat (RKS), mengatur jadwal, dan lainnya. Misalnya butuh barang yang harus tersedia pada 20 Februari. Maka ULP mengeset waktu tender, rencana kerja, dan lainnya. ’’Hasilnya baru diketik di SPSE,’’ terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Kontraktor tidak mungkin berani mengutak atik SPSE. Karena pasti langsung ketahuan. ’’Dia mainnya di persyaratan teknis, informasi keuangan, hingga tenaga ahli yang dibutuhkan,’’ terangnya. Yang menyusun syarat-syarat tersebut adalah ULP. Bukan tidak mungkin ULP yang nakal menyusun syarat yang sekiranya hanya mampu dipenuhi oleh kontraktor yang diinginkan.
Sebenarnya, tim ULP rata-rata direkrut dari mereka yang berintegritas sehingga bila ada hal yang janggal, dia bisa memberi masukan. Namun yang terjadi, seringkali atasan dari PPK yang ada di dalam ULP itu menekan sehingga akhirnya tidak bisa berbuat banyak selain patuh. Akhirnya sebagian oknum ULP bahwa pasti ada apa-apa dan dia berharap mendapat bagian.
Dalam banyak kasus, seringkali kepala ULP menolak hal yang tidak wajar itu sehingga ujungnya diganti. Tentu saja, penggantinya adalah orang yang dinilai bisa kooperatif. Setelah para calon kontraktor mendaftar verifikasinya tetap dilakukan manual. SPSE hanya memastikan semua kontraktor mendapatkan kesempatan yang sama.
Misalnya proyek jalan. Kontraktor A punya ahli yang berpengalaman selama empat tahun. Sementara semua saingannya hanya punya ahli yang berpengalaman tiga tahun. Maka kongkalikongnya dengan pihak pemda adalah di persyaratan. Syarat dibuat harus ada ahli minimal pengalaman empat tahun.
Padahal pekerjaan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang pengalamannya dua tahun. Hasilnya adalah gagal tender karena hanya satu yang memenuhi kualifikasi. Seringkali, itu dijadikan alasan penunjukan langsung. Padaha sejak awal memang diseting.
Celah lain ada pada masa sanggah. Dalam kasus Sidoarjo, tutur Roni, sejauh yang dia baca di media, Bupati bertemu penyedia jasa. Si penyedia jasa itu meminta agar sanggahan dari peserta tender lain jangan digubris. Aturannya, saat masa sanggah belum selesai, ULP tidak boleh menetapkan pemenang kontrak.
Bila sanggahan tidak digubris, maka pemenang akan bisa dipastikan dengan alasan sudah lewat masa sanggah. Penyusunan syarat teknis maupun masa sanggah itu tidak termasuk SPSE. Masih dilakukan dengan cara konvensional. Karena itu, pada prinsipnya semua tender harus sudah klir sejak masa aanwijzing (penjelasan detail).
Karena itu, menurut dia perlu ditelisik lebih jauh tentang beberapa hal. Mulai dari siapa kepala ULP-nya dan apakah ada pergantian dalam kurun waktu tertentu atau saat proyek tertentu. Siapa penggantinya. Lalu apakah PPK saat proyek ditenderkan itu sama hingga selesai atau ada pergantian di tengah-tengah.
Sistem SPSE menurut Roni tergolong canggih. Karena dia bisa mendeteksi ketidakadilan yang dialami peserta tender. Pembukaan tender harus berlangsung minimal selama lima hari kerja. Atau tiga hari kerja untuk tender cepat. Bila ada yang coba mengakali dengan membuka tender hanya sehari, akan langsung ketahuan dan gagal.
Pun demikian bila coba mengakali dengan mematikan server. Misalnya tender cepat tiga hari, tapi dua hari terakhir server mati atau sengaja dimatikan sehingga peserta tender tidak bsia login. ’’Itu panitia pengadaan tetap harus menerima pengajuan secara manual,’’ tutur mantan Direktur Litbang KPK itu. Hal itu pernah diterapkan pihaknya di Papua saat kejadian bencana. Karena tidak ada akses internet, lelang dilakukan secara manual.
Semua informasi mengenai lelang dibuka di SPSE. Sehingga memungkinkan peserta tender melakukan sanggah ketika rivalnya berpotensi menang. Tapi tentu saja sanggahan itu disampaikan secara konvensional. (deb/byu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

