Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Istana Godok Tujuh Aturan Soal KPK

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA- Jumlah peraturan turunan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 yang disiapkan istana bertambah. Setelah sebelumnya hanya tiga, terbaru, istana menyebut ada tujuh peraturan yang tengah disiapkan.


Advertisement

Staf khusus presiden bidang Hukum Dini Purwono membenarkan informasi tersebut. Dia menjelaskan, tujuh peraturan tersebut akan terbagi dalam dua jenis beleid. Yakni tiga berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan empat lainnya berupa Peraturan Presiden (Perpres).

“(Semua) masih proses pembahasan,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (21/1). Tiga PP tersebut, lanjut Dini, yakni PP tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, PP tentang Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta PP tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara empat perpres tambahan adalah Perpres tentang Supervisi Pemberantasan Tipikor, Perpres tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Perpres tentang Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, serta Perpres tentang Organisasi dan tata kerja pimpinan dan organ pelaksana KPK.

Advertisement

Khusus untuk Perpres tentang Organisasi KPK, lanjut dia, sifatnya baru rencana. Sebab, ijin prakarsa dari Presiden Joko Widodo belum terbit.”Sehingga belum dapat dilakukan pembahasan drafting,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia itu.

Dia membantah, jika lamanya proses penyusunan Perpres tentang Organisasi KPK yang sudah diwacanakan sejak Desember 2019 itu terlambat karena kritik masyarakat sipil. Dia berdalih, karena persoalan teknis izin prakarsa yang belum selesai.

Sebelumnya, Perpres Organisasi KPK dikritik oleh masyarakat sipil. Pasalnya, dalam perpres tersebut, jabatan pimpinan KPK disebut setara dengen menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal tersebut dinilai melemahkan posisi KPK.

Advertisement

Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait rancangan PP dan Perpres yang disiapkan istana. Dia beralasan belum membaca draf yang disiapkan timnya. “Belum ke meja saya,” tuturnya singkat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kapolresta Banda Aceh Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba

Kapolresta Banda Aceh Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba

Kombes Andi Kirana Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba BANDA ACEH — Awan hitam kembali menaungi korps Baju Cokelat. Baru tujuh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer