
JAKARTA- Kepastian terkait status pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akhirnya didapat. Dalam sidang perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Sebagai gantinya, frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam UU Pilkada harus dimaknai “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota". Gugatan sendiri dilayangkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo Sulung Muna Rimbawan.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menjelaskan bahwa sebagaimana Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018, mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dengan Pilkada. Nah, dengan adanya perubahan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengubah status Panwaslu dari lembaga ad hoc menjadi Bawaslu yang permanen, maka UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan.
"Dalam UU Pilkada Sepanjang frasa 'Panwas Kabupaten/Kota' tidak dimaknai menjadi frasa 'Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota' bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum," kata Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, (29/1).
Tidak hanya nomenklatur kelembagaannya yang berubah. MK juga memberi kepastian terkait jumlah keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota. Jika dalam UU Pilkada jumlahnya hanya tiga orang, MK dalam putusannya menetapkan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota disamakan dengan yang diatur dalam UU Pemilu. Yakni menjadi lima atau tujuh anggota sesuai dengan karakteristik wilayah dan beban kerjanya.
Kemudian, MK juga menyesuaikan syarat dan kewenangan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum di UU Pemilu. Yakni pembentukannya dilakukan langsung oleh Bawaslu RI. Berbeda dengan amanat UU Pilkada yang memberikan kewenangan pembentukan oleh Bawaslu Provinsi.
"Frasa 'Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi', karena alasan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus pula dinyatakan inkonstitusional," imbuhnya.
Menanggapi putusan tersebut, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyambut baik.Dia menilai, putusan tersebut menjawab kekhawatiran para pengawas dalam menghadapi Pilkada 2010. Pasalnya, keberadaan pengawas kabupaten/kota yang saat ini sudah dibentuk masih berlandaskan UU Pemilu. Padahal, desain kelembagaannya berbeda dengan UU Pilkada.
"Dengan adanya putusan MK, pertanyaan-pertanyaan ataupun keraguan itu menjadi hilang karena setelah adanya putusan dari MK," ujarnya ditemui usai sidang di Gedung MK.
Terkait dampak teknis di lapangan pasca putusan ini, Fritz menyebut tidak ada yang harus diubah. Pasalnya, kondisi pengawas di kabupaten/kota saat ini sudah sesuai dengan UU Pemilu. Sehingga putusan MK hanya mempertegas dan memberikan kepastian hukum.
"Tidak ada perubahan yang terjadi di dalam bagaimana Bawaslu mengawasi karena kawan-kawan pada kenyataan telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan kondisi yang ada," pungkasnya. (far)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

