Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aduan Calon PPK Berafiliasi Partai Tembus 1300 Kasus, Ini Kata KPU

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
ilustrasi
ilustrasi

JAKARTA– Banyaknya laporan terkait dugaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terindikasi berafiliasi dengan kelompok politik tertentu menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika laporan tersebut bisa dibuktikan, KPU memastikan akan mendiskualifikasi nama-nama tersebut.


Advertisement

Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan, laporan yang diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi catatan bagi KPU. Saat ini, KPU akan menunggu laporan dan pembuktian yang disampaikan oleh Bawaslu. Sebab, pengambilan keputusan tidak bisa didasarkan pada laporan saja.

“Terafiliasi partai kan tentu harus ada bukti yang kuat kan terkait dengan ini. (jika terbukti) maka kita tidak akan meloloskan. Karena ini prinsip sekali,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, (10/2).

Ilham menambahkan, pembuktian atas laporan nantinya harus dasar yang bisa dibuktikan secara hukum. Jika memang pernah sebagai pengurus partai misalnya, maka perlu bukti pada Surat Keputusan (SK) kepengurusan. “Atau ada laporan masyarakat yang bisa kita verifikasi kebenarannya,” imbuhnya.

Advertisement

Saat ini sendiri, lanjut Ilham, proses rekrutmen PPK rata-rata sudah memasuki tahap akhir, yakni tes wawancara. Sehingga nama-nama yang terindikasi bisa langsung dibatalkan. Kalaupun sudah terlanjur terpilih sekalipun, masih bisa didiskualifikasi selama ada pembuktian.

Sebelumnya, adanya 1300 laporan terkait dugaan calon PPK berafiliasi dengan kelompok politik disampaikan anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di Balikpapan, Sabtu (8/2) lalu. Saat dikonfirmasi kemarin (10/2), Afif menyebut laporan itu berasal dari sistem pengaduan online.“1300 form A hasil pengawasan seleksi PPK yang masuk lewat online,” ujarnya.

Dengan demikian, jumlahnya bisa bertambah jika disertakan laporan offline. Meski demikian, Afif mengaku belum mendapat laporan secara utuh total keseluruhannya. Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari daerah. “Proses berjalan, belum naik (dilaporkan pusat) semua,” imbuhnya.

Advertisement

Terkait langkah Bawaslu selanjutnya, pria asal Sidoarjo itu menyebut akan mendalami laporan tersebut. Sementara bagi yang sudah dibuktikan, jajarannya telah memberikan rekomendasi. “Ada yang memang kita rekomendasi pencoretan,” tuturnya. Sayangnya, dia tidak bisa mendetailkan berapa jumlahnya dan di daerah mana saja.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos, kasus temuan calon anggota PPK berasal dari partai terdapat di sejumlah daerah. Di antaranya di Kabaupaten Blitar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, Kota Semarang dan Kabupaten Sragen. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer