Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ahli: KPK Dilemahkan UU yang Baru

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA - Harapan dibatalkannya pasal-pasal kontroversial dalam Undang-undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masih terbuka. Dalam sidang lanjutan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin, semua ahli yang dihadirkan sepakat bahwa UU KPK yang baru telah melemahkan lembaga antirasuah.


Advertisement

Para ahli yang dihadirkan dalam sidang kemarin adalah mantan Komisioner KPK yang juga mantan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, mantan menteri hukum dan HAM yang juga pendiri dan Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Denny Indrayana, dan ahli hukum administrasi dari Universitas Islam Indonesia, Ridwan.

Dalam pernyataannya, Denny mengatakan bahwa KPK merupakan wujud dari semangat anti korupsi yang menjadi agenda reformasi. Oleh karenanya, dalam pembentukan KPK di awal 2000-an, semua elemen sepakat untuk memberikan kewenangan super power agar agenda pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal. Keistimewaan itu diberikan dalam bentuk independensi.

”Itulah KTP-nya, genetiknya dari KPK. Jika tidak ada independensi, maka sebenarnya tidak ada lembaga KPK,” ujarnya.

Advertisement

Saat ini, kata Denny, independensi yang menjadi ruh itu telah diambil setelah dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang memiliki kewenangan pro justisia. Di mana tindakan yang diambil KPK harus seiizin dewas. ”Menurut kami sudah masuk pada tataran merusak independensi KPK,” imbuhnya.

Menurut Deny, yang terlihat saat ini adalah masuknya eksekutif dalam internal KPK. Apalagi, secara kelembagaan KPK juga dimasukkan dalam ranah eksekutif dan diperkuat dengan perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara.

Dia berharap, dalam melihat persoalan tersebut, hakim MK tidak hanya melihat secara teks sebagai open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Namun harus pula dilihat konteksnya. Mulai dari dinamika politik, pembahasan yang terburu-buru, waktu pembahasan di ujung pemerintahan, hingga kaitan dengan kasus-kasus besar yang ditangani KPK.

Advertisement

Busyro Muqoddas menambahkan, memasukkan KPK dalam rumpun eksekutif untuk mempermudah fungsi koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan tidak tepat. Sebaliknya, posisi di eksekutif membuat KPK rawan dengan intervensi. Padahal, KPK dilahirkan secara independen untuk menghindari intervensi eksekutif. ”KPK sebagai Lembaga independen agar agenda pemberantasan korupsi tidak terjebak pada konflik kepentingan," ujarnya.

Sementara sistem pengawasan, Busyro juga sepakat jika keberadaan Dewas yang berwenang pada urusan pro justisia tidak tepat. Diakuinya, dalam sistem demokrasi, semua lembaga harus diawasi. Namun, Busyro menilai pengawasan sudah cukup melalui kode etik dan Dewan Penasehat. Berdasarkan pengalamannya, sistem tersebut sudah cukup efektif.

Dalam persidangan, Busyro dan Denny bahkan mengusulkan agar KPK diatur dalam UUD 1945 seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi yang sama-sama sebagai anak kandung reformasi. Dengan diatur UUD 1945, upaya pelemahan relatif lebih sulit dilakukan. "KPK baru diatur dalam UU," ungkapnya. (far/fat)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer