BIKIN HEBOH LAGI..!! Muhadjir Gagas Pernikahan Lintas Status Ekonomi, MUI Anggap Mengada-ada

JAKARTA– Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kembali membuat statement heboh. Dia menyampaikan gagasan tentang perlunya Kementerian Agama (kemenag) mengeluarkan fatwa tentang pernikahan lintas status ekonomi.
Usulan Muhadjir itu disampaikan ketika ia memberi sambutan di Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta Rabu lalu (19/2). Dia mengusulkan kepada Menag Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa perkawinan lintas tingkat ekonomi. Jadi, si kaya menikahi si miskin, atau sebaliknya, si miskin mencari calon yang kaya. Menurut dia, pernikahan sama-sama miskin akan menghasilkan keluarga miskin baru.
Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanuddin mengaku heran dengan permintaan fatwa seperti itu. ’’Nikah kok diatur-atur begitu,’’ kata guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu kemarin (20/2). Dia menyampaikan, pernikahan itu bukan soal harta. Meskipun harta menjadi salah satu dari empat pertimbangan memilih pasangan sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad SAW.
Hasanuddin menuturkan, dalam memilih pasangan, ada empat pertimbangan. Yakni harta, kecantikan, garis keturunan, dan yang utama adalah agama. Baginya pernikahan yang didasarkan semata karena harta bisa berbahaya. Sebab, harta bisa berkurang atau bahkan habis. Begitu pun dengan kecantikan atau ketampanan yang lama-lama bisa pudar. Garis keturunan, menurut dia, saat ini juga tidak menjadi pengaruh.
’’Jodoh itu di tangan tuhan. Kok diatur-atur. Ini mau ngatur pasangan atau jodoh,’’ katanya. Hasanuddin menegaskan, fatwa seperti itu bakal sulit diterapkan atau diputuskan. Sebab, baginya fatwa ketentuan perkawinan si kaya dengan si miskin atau sebaliknya itu mengada-ada. Baginya, mengatasi kemiskinan bukan dengan mengintervensi siapa calon pasangan seseorang.
Ditemui di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (20/2), Muhadjir memberikan penjelasan tentang gagasannya tentang perlunya menikah lintas status ekonomi. Mantan Mendikbud itu memberikan klarifikasi bahwa hal itu sifatnya tidak wajib. Hanya didorong menjadi sebuah gerakan moral untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Menurut dia, fatwa adalah anjuran. Karena itulah didorong menjadi gerakan moral. ’’Bagaimana supaya yang kaya tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh atau menantu harus sesama kaya,’’ terangnya.
Saat ini yang umum terjadi, kalangan keluarga tidak mampu akan mencari pasangan atau menantu dari keluarga yang status sosialnya setara. Alias sama-sama tidak mampu. Alhasil, rantai kemiskinan tidak bisa diputus karena pernikahan malah menambah daftar keluarga miskin.
Berdasarkan data, hingga September 2019 ada 57,116 juta rumah tangga di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,4 persennya masuk kategori keluarga miskin. ’’9,4 persen itu hampir 5 juta keluarga miskin,’’ lanjutnya.
Meskipun belum ada penelitian mendalam, dia mengamati perilaku mencari pasangan yang setara dalam status sosial itu memang ada. Orang yang kaya mencari sesama yang kaya. Sebaliknya, yang miskin mencari yang miskin. Dari pernikahan sesama orang mikin, lahirlah keluarga miskin baru.
Muhadjir menuturkan, sejak awal dia memang tidak hendak mewajibkan pernikahan beda status sosial. ’’Waktu itu intermezzo saja,’’ tutur mantan Mendikbud itu. Yakni bagaimana caranya agar si kaya tidak perlu merasa malu punya menantu miskin. Atau si miskin tidak minder bila menikah dengan si kaya. Cara pandang menikah dengan yang berstatus sosial setara tidak baik untuk memotong rantai kemiskinan. ’’Padahal (nikah beda status sosial) itu bentuk sangat mulia, karena bagian untuk mengentas saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi miskin,’’ jelasnya.
Meskipun hanya intermezzo di awal, dia yakin cara tersebut mampu memotong rantai kemiskinan. Seperti misalnya yang saat ini sedang digodok antarkementerian di bawah koordinasinya, yakni pembekalan pranikah. Pembekalan bagi calon pengantin yang hendak menikah.
Proses pembekalannya tidak kaku, bisa dilakukan secara online. Selain itu, dilakukan seleksi dalam pembekalannya. Dari 2,5 juta perkawinan per tahun, ada sekitar 10 persen yang berpotensi menghasilkan keluarga miskin baru. Sekitar 250 ribu perkawinan itulah yang harus mendapat perhatian. Dibimbing dari awal agar tidak menghasilkan keluarga miskin baru.
Muhadjir menuturkan, negara harus hadir untuk membantu agar keluarga bisa terencana dengan baik. Tidak bisa dilepas begitu saja. Ada dua masalah besar yang harus diperhatikan calon keluarga baru. Pertama adalah kesiapan berketurunan, dalam arti kesehatan reproduksi, kedua adalah kesiapan ekonomi.
Dia mengingatkan, angka stunting di Indonesia masih tinggi, sekitar 27 persen. Artinya, dari 10 bayi, setidaknya ada tiga yang stunting. Itu rata-rata berasal dari keluarga miskin. Artinya, dua problem itu masih saling berkaitan.
Tindak lanjutnya adalah pendidikan kesehatan reproduksi dan bantuan ekonomi. Calon pengantin yang belum memiliki pekerjaan tetap bisa mengikuti pelatihan yang dananya diambil dari kartu prakerja. ’’Sampai dia benar-benar dapat pekerjaan atau jadi pekerja mandiri,’’ tutur Ketua PP Muhammadiyah itu.
Bila memutuskan jadi pekerja mandiri, dia diberikan akses pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena itulah, tambah Muhadjir, Presiden Jokowi sempat menyinggung agar ada KUR khusus untuk pengantin. Agar para pengantin baru bsia memiliki modal usaha yang cukup dan tidak menajdi keluarga miskin baru. (wan/byu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


