Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPK Temukan Dewas TVRI Hobi Tambah Kewenangan, Desak DPR Segera Berhentikan Dewas

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA– Para pegawai LPP TVRI mendesak dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk segera bertindak terkait pelanggaran yang dilakukan dewan pengawas (dewas) LPP TVRI. DPR diminta merekomendasikan pemberhentian dewas pada presiden. Desakan ini muncul usai hasil audit BPK terhadap kinerja atas efektivitas penerapan regulasi LPP TVRI rampung.


Advertisement

Dalam hasil audit yang diserahkan pada DPR, Rabu (27/2) itu, BPK menemukan setidaknya dua poin besar atas permasalahan yang terjadi. Masing-masing poin kemudian dibedah lebih dalam bersama penjelasannya.

Pada poin pertama, BPK menyoroti soal peraturan perundang-undangan yang mengatur LPP TVRI dinilai belum memadai. Seperti yang tercantum pada PP 13/2005 tentang LPP TVRI. Dalam aturan tersebut, BPK menjelaskan, ada tiga hal mendasar yang dirasa tak sesuai. Misalnya, pasa Pasal 7 huruf d yang menyatakan bahwa dewas mempunyai tugas mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. Syarat pemberhentian sesuai Pasal 24 ayat (4) berbunyi, jika tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; terlibat merugikan lembaga; dipidana dengan keputusan hukum tetap; dan tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Direksi.

Namun dalam praktiknya, dewas menambahkan syarat pemberhentian dewan direksi melalui hasil penilaian kinerja dengan kategori tidak memuaskan atau tidak lulus. Sayangnya, berdasarkan pemeriksaan, penilaian kinerja kepada dewan direksi cenderung subjektif. Atas indikator-indikator yang pencapaian kinerjanya 100 persen, dewas justru menilai bervariasi dan tanpa rumusan yang jelas. ”Selain itu, Dewas LPP TVRI menambahkan 10 indikator penilaian yang tidak tercantum dalam kontrak manajemen,” ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi.

Advertisement

Kemudian, pasal 18 ayat (1) mengenai status dewa yang merupakan jabatan non eselon. Jabatan ini menurut Achsanul tidak diatur dalam regulasi apapun selain PP 13/2005 dan PP 12/2005. Hal ini kemudian ditafsirkan oleh dewas bahwa jabatan non eselon adalah Pejabat Negara setingkat Menteri, Ketua/Anggota KPK dan BPK. Oleh karenanya, dalam praktiknya selain mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp5 juta/bulan sesuai Perpres No.73/2008 dan Perpres No.101/2017, dewas juga menggunakan kendaraan dinas setara eselon I dan tiket penerbangan kelas bisnis.

Bukan hanya itu, ada pula pelanggaran di pasal 42 yang menyebutkan bahwa pembinaan pegawai negeri sipil di Lingkungan TVRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Nyatanya, LPP TVRI tidak memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara mandiri. Achsanul  menyebut, meskipun sebagai institusi pemerintah yang mandiri, yaitu Direktur Utama LPP TVRI sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, namun PPK LPP TVRI adalah Menteri Kominfo. ”Hal ini mengakibatkan LPP TVRI tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan PNS secara mandiri untuk mengantisipasi semakin banyaknya PNS memasuki usia pensiun,” jelasnya.

Sementara, pada poin kedua, BPK menyoroti soal ketentuan dalam Keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 2 Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2005. Dalam keputusan tersebut, Dewas LPP TVRI menambahkan ketentuan yang tidak diatur dalam PP 13/2005. Salah satunya, menyangkut keputusan Dewas LPP TVRI No.2/2018 Pasal 46 ayat (8) soal pemberhentian dewan direksi sebelum habis masa jabatannya apabila tidak dapat memenuhi kontrak manajemen”. Hal itu dinilai bertolak belakang dengan PP 13/2005, Pasal 24 ayat (4), di mana syarat pemberhentian mencakup tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, terlibat merugikan lembaga, dipidana dengan keputusan hukum tetap, dan tidak memenuhi syarat sebagai dewan direksi.

Advertisement

”Penambahan wewenang dewas menjadikan kegiatan operasional terganggu dan menjadi lambat serta berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan kerja antara Dewas dan Dewan Direksi LPP TVRI,” ungkapnya.

Merujuk pada hasil audit tersebut, Ketua Komite Penyelamat TVRI Agil Samal menuturkan, bahwa dengan diserahkannya LHP BPK ke DPR ini semakin membuka mata publik tentang apa yang sebenarnya terjadi didalam tubuh TVRI. Termasuk, fakta soal pemberhentian Helmy Yahya oleh dewas yang merupakan keputusan subyektif dan tidak mengancu pada aturan yang berlaku.

”Melihahal ini, sudah waktunya Komisi l bertindak untuk merekomendasikan pemberhentian Dewas TVRI ke Presiden,” tuturnya.

Menurutnya, bukan hanya soal bukti kuat soal kesewenang wenangan dewas. Tapi juga menyangkut mendesaknya kesewenang-wenangan tersebut untuk dihentikan segera. Pasalnya, sikap dewas yang menggunakan kewenangan dengan sewenang wenang ini telah mengakibatkan sejumlah kerugian yang dialami TVRI saat ini. Diantaranya, menurunnya kepercayaan publik terhadap TVRI yang tengah menanjak memperbaiki layarnya hingga soal kesejahteraan karyawan yang terabaikan.

”Ini akan berdampak pada segala hal,” ungkap karyawan senior TVRI tersebut.

Menyangkut fasilitas yang diterima dewas, Agil menilai, seluruhnya harus ditarik. Selain itu, dewas harus dikenakan Tanggungan Ganti Rugi (TGR) kepada negara atas anggaran yang dipakai. Seperti pengembalian biaya perjalanan dinas yang menggunakan penerbangan kelas bisnis. ”Dewas terlalu berhalusinasi dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan pengawas, ini penafsiran yang berlebihan atas amanah yang diembankan publik kepada mereka,” paparnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua Dewas LPP TVRI Arief Hidayat memilih bungkam. Pesan yang dikirim tak ditanggapi sama sekali oleh Arief.

Sebelumnya, DPR sudah dibuat berang oleh dewas menyangkut seleksi calon direktur utama LPP TVRI Helmy Yahya. Komisi I menilai proses yang bergulir tak transparan. Sehingga, penjaringan yang berlangsung diminta dihentikan sementara.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menuturkan, dewas sudah setuju untuk melakukan penghentian sementara ini. Sehingga, proses seleksi dilakukan secara tertib anggaran dan administrasi. Salah satunya, setelah mengkaji laporan audit dari BPK tentang kinerja LPP TVRI terlebih dahulu. ”Ya untuk saat ini ditunda terlebih dahulu. Dihentikan dulu,” ujarnya ditemui usai rapat Selasa (25/2).

Ia mengaku, memang komunikasi yang terjalin soal proses seleksi dirut baru LPP TVRI kurang. Padahal, pelaporan terhadap penggunaan anggaran utntuk proses seleksi ini juga diperlukan. ”Sehingga ya kita minta untuk diberhentikan terlebih dahulu,” katanya.

Kendati begitu, ia meminta calon-calon yang sudah lolos sampai tahap terakhir tak khawatir. mereka dipastikan secara otomatis masuk dalam proses seleksi calon dirut yang akan dilakukan kembali nanti. ”Karena kita sudah mau reses, jadi mungkin setelah reses itu di bulan Maret, “ ungkap Politisi Partai Golkar tersebut.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin mengaku, pihaknya menerima keputusan rapat bersama tersebut. ”Maksutnya baik untuk direncakanan lebih matang dan lebih baik prosesnya. Kami akan mematangkan lagi,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, proses seleksi sudah memasuki babak 16 besar. Pada Senin (24/2), telah dilakukan pendalaman makalah oleh panel ahli. Keenam belas peserta ini sukses menyingkirkan 21 orang peserta sejak proses seleksi awal. Sebagai informasi, proses pendafataran sudah dimulai sejak 3-12 Februari 2020 lalu.

Disinggung mengenai proses seleksi yang tampak terburu-buru, Arief menekankan, bahwa ini perlu. Ada urgensi menyangkut operasional dan anggaran tunjangan kinerja pekerja. ”Diperlukan dirut definitive,” ungkapnya.  

Namun dia mengaku sedikit lega, karena Komisi I mau menjembatani untuk membicarakan hal ini dengan kemenkeu. Sehingga, diharapkan tukin dapat segera dicairkan. (mia)

 

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer