Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tolak RUU Cipta Kerja, Mahasiswa Ancam Turun dengan Massa lebih Besar

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Demo mahasiswa menolak UU kontroversial, beberapa waktu lalu.
Demo mahasiswa menolak UU kontroversial, beberapa waktu lalu.

JAKARTA- – Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kian meluas. Selain kelompok buruh, mahasiswa juga mulai turun menentang RUU tersebut. Kemarin (4/3) ratusan mahasiswa yang terhimpun dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar demonstrasi di depan gedung DPR.


Advertisement

Aksi mahasiswa dari 13 perguruan tinggi itu dimulai pukul 14.00. Mereka long march dari depan TVRI menuju gerbang utama DPR di Jalan Gatot Subroto.  Dalam orasinya, massa menuntut DPR membatalkan semua pembahasan RUU Cipta Kerja. ’’Sebaiknya dibatalkan saja. RUU ini jelas-jelas merugikan rakyat kecil,” kata Koordinator BEM-SI Wilayah Jabodetabek-Banten Bagas Maropindra.  

Menurutnya, nuansa keberpihakan pemerintah pada investor di RUU Ciptaker sangat terlihat. Itu tampak dari kebijakan memberikan kemudahan berusaha dan penyederhaan perizinan kepada investor. Karpet merah ke investor secara ugal-ugalan dinilai bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. ’’Di sisi lain rakyat dieksploitasi dengan upah murah dan jam kerja yang tinggi,” tegas Bagas.

Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada publik. Mereka bersikukuh akan mengawal RUU omnibus law agar tidak ingin kecolongan lagi seperti pembahasan RUU kontroversial di DPR periode 2014-2019. Seperti yang pernah terjadi saat pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan revisi UU KPK. Regulasi tersebut memicu gelombang demonstrasi besar-besaran pada September 2019. ’’Kami tidak mau kecolongan lagi. Ada RUU kontroversial dibahas secara diam-diam oleh DPR dan pemerintah,” imbuh Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) itu.

Advertisement

Remy Hastian, mahasiswa lainnya menyebut bahwa RUU Ciptaker tidak hanya berdampak pada pekerja. Mahasiswa, kata dia, juga menjadi bagian yang ikut terimbas oleh rancangan regulasi inisiatif pemerintah itu. Setelah lulus kuliah, mahasiswa juga akan masuk ke dunia kerja. Pihaknya tidak ingin ilmu yang didapat di bangku kuliah diganjar dengan upah yang tidak layak dan representatif. ’’Kami tidak ingin, generasi kami dihargai dengan upah murah,” ujar Presiden BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.   

Aksi mahasiswa pun sempat memanas. Pukul 17.30 massa masih bertahan di depan gerbang DPR. Upaya mereka untuk bisa menemui perwakilan DPR gagal. Itu karena wakil rakyat sudah mulai reses. Nah, saat itulah mahasiswa terlibat aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang. Beruntung, aksi berhasil diredam. ’’Kami kecewa tidak ada DPR yang temui mahasiswa. Kami akan turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Remy Hastian.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui pihaknya tidak bisa menemui mahasiswa. Alasannya, para anggota sedang memasuki masa reses. Saat ini, jelas dia, wakil rakyat berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Advertisement

Dia bilang, prinsipnya aspirasi semua pihak akan didengar dalam pembahasan omnibus law. Termasuk mahasiwa. ’’Tapi saat ini anggota kan reses.  Sehingga delegasi mahasiswa tidak ada yang menemui,” ujarnya.  

Sementara itu, pembahasan RUU Cipta Kerja belum ada kejelasan sampai sekarang. Padahal draf sudah diterima DPR sejak 12 Februari lalu. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi mengaku belum tahu kapan RUU tersebut mulai dibahas. Sebab naskah akademik maupun draf RUU masih berada di pimpinan dewan dan belum diserahkan ke alat kelengkapan dewan (AKD). Bahkan mekanisme pembahasan juga belum diputuskan. Apakah akan dibahas dalam komisi tertentu, baleg atau panitia khusus (Pansus). ’’Sampai sekarang belum ada keputusan,” tutur Achmad Baidowi.

Semula pihaknya menduga bahwa RUU Cipta Kerja akan dibacakan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang II pada Kamis pekan lalu (27/2). Namun hingga rapat ditutup, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang memimpin rapat paripurna tidak kunjung membacakan surat presiden (Supres) terkait RUU Cipta Kerja.    

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan tidak mau terburu-buru membahas RUU Cipta Kerja. Inisiatif itu ditempuh untuk menghindari kegaduhan. Menurutnya, perlu sosialisasi yang masif terlebih dahulu ke berbagai stakeholder. Termasuk ke serikat pekerja, pengusaha akademisi hingga mahasiswa. Sebab regulasi tersebut banyak menyentuh unsur masyarakat luas. Khususnya terkait soal ketenagakerjaan. ’’Jangan sampai timbul salah prasangka buruk ke DPR dan pemerintah. Jadi jangan terburu-buru dulu,” imbuh Puan Maharani. (mar)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kapolresta Banda Aceh Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba

Kapolresta Banda Aceh Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba

Kombes Andi Kirana Dinonaktifkan, Diduga Sunat Barang Bukti Narkoba BANDA ACEH — Awan hitam kembali menaungi korps Baju Cokelat. Baru tujuh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer