Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Dukung Ketegasan DKPP, Empat Penyelenggara Kembali diberhentikan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA - Pemberhentian terhadap penyelenggara pemilu kembali terjadi. Dalam sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rabu sore (4/3), empat penyelenggara diberhentikan secara tetap.


Advertisement

Keempatnya adalah Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Engel Pagawak yang memberikan keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Lalu Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Yesaya Dude dipecat karena membocorkan data rahasia serta kerap bolos rapat dan sibuk mengurus bisnis di luar kota.

Kemudian Ketua KPU Kota Banjarmasin, Gusti Makmur yang dipecat karena kasus asusila sesama jenis. Serta Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kiswan Paputungan yang melanggar etik karena mengancam anggotanya dan mengakibatkan konflik internal.

Dikonfirmasi soal banyaknya penyelenggara yang tersandung etik, Komisioner KPU RI Viryan mengatakan dari sisi recruitment, prosesnya sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu. "Prinsip utamanya KPU tentunya tidak ingin mengambil orang yang bermasalah," ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (5/3).

Advertisement

Hanya saja, lanjut dia, ada aspek lain yang situasinya di luar dugaan. Dalam kasus dipecatnya Ketua KPU Kota Banjarmasin Gusti Makmur misalnya, tanpa diketahui memiliki kelainan orientasi seksual. "Itu kan di luar dari apa yang kemampuan kita dalam mekanisme seleksi," imbuhnya.

Di sisi lain, ada juga faktor eror manusia. Meski saat melakukan seleksi dinilai baik integritasnya, namun dalam perjalananya ada banyak godaan. Sehingga muncul penyimpangan. Untuk itu, yang bisa dilakukan adalah upaya preventif.

Bulan lalu misalnya, KPU RI mengumpulkan jajaran KPU daerah bersama KPK untuk mengingatkan. "Mestinya dengan cara begitu kan sadar diri kita terus ingetin, nggak usah macem-macem gitu," tuturnya.

Advertisement

Namun jika masih tetap terindikasi melanggar, maka tidak ada toleransi. Untuk itu, di setiap dugaan kasus pelanggaran kode etik, KPU RI tidak pernah memberikan perlindungan atau bantuan hukum. "Bila perlu kita yang melaporkan, untuk sejumlah kasus kan kita yg melaporkan ke DKPP," pungkasnya. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer