
JAKARTA– Rancangan undang-undang (RUU) yang telah diserahkan ke DPR bisa ditarik kembali oleh pemerintah. Itu dapat ditempuh jika belum ada proses pembahasan di DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Nah, itu bisa berlaku untuk RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Sejauh ini, RUU omnibus law itu belum ada pembahasan menyusul maraknya penolakan dari sejumlah kalangan. ’’Presiden melalui kementerian terkait bisa menarik lagi RUU ini (RUU Cipta Kerja, Red),” kata Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi kepada Jawa Pos (8/3).
Diketahui, draf berikut naskah akademik RUU Ciptaker diserahkan ke DPR sejak 12 Februari lalu. Namun surat presiden (Surpres) belum dibacakan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ke-2 pada 27 Februari lalu. ’’Secara normatif sama sekali belum ada pembahasan,” ujar Ferdian.
Tata cara penarik RUU, sambung dia, diatur dalam Peraturan DPR Nomor 3/2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU. Persisnya di pasal 9 ayat (3). Presiden menyampaikan pernyataan tertulis ke pimpinan DPR disertai penjelasan alasan penarikan. Nah, penarikan RUU oleh presiden selanjutnya diumumkan pimpinan dewan dalam rapat paripurna.
Biasanya, sebuah RUU yang ditarik pemerintah didasari atas penolakan luas dari publik. Sehingga dengan penarikan tesebut, pemerintah sebagai inisiator bisa melakukan perbaikan terhadap sejumlah substansi yang belum diakomodir dalam RUU sebelumnya. Momentum itu menjadi kesempatan pemerintah untuk melakukan perbaikan. ’’Daripada menimbulkan gejolak yang makin luas. Pemerintah tidak perlu gengsi untuk menarik kembali RUU ini,” imbuh dosen hukum tata negara Universitas Bhayangkara Jakarta itu.
Penolakan atas RUU omnibus law memang kian meluas. Bukan hanya kelompok buruh yang merasa dirugikan. Penolakan juga datang dari elemen, akademisi serta ormas.
Sejauh ini, pemerintah belum secara rinci menjelaskan hal itu ke publik. Bahkan reaksi publik atas RUU tersebut cendrung didiamkan. Kondisi tersebut juga menjadi sorotan Sandiaga Salahuddin Uno. Pengusaha yang juga mantan calon wakil presiden 2019 itu mengatakan publik tidak boleh dibiarkan resah oleh keberadaan RUU Cipta Kerja. Dia menyarankan agar pemerintah dan DPR segera duduk bersama menjelaskan kepada publik. ’’Terutama yang bersifat kontroversi. Jelaskan saja publik agar tidak terus-menerus bimbang,” kata Sandiaga.
Dia tidak memungkiri bahwa ada sejumlah pasal dalam RUU Ciptaker yang bisa menimbulkan persoalan. Termasuk dalam klaster ketenagakerjaan. Terutama terkait kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja buruh.
Sandiaga juga setuju kalau pembahasan omnibus law tidak perlu terburu-buru. Menurutnya, di tengah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi karena corova virus, pemerintah harus cermat dengan melakukan pembahasan mendalam.
Dia juga berharap gonjang-ganjing RUU tidak sampai ditarik pada kepentingan publik. ’’Yang penting harus depolitisasi. Harus fokus pada penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Selain itu, Sandiaga juga menyorot kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar. Melalui RUU omnibus law, pemerintah cendrung berambisi melakukan sentralisasi kekuasaan. Berbagai kewenangan daerah dicabut dan ditarik ke pemerintah pusat. Di pasal 166 angka 3 RUU Cipta Kerja berbunyi. Ayat (1) berbunyi: ’’Perda provinsi dan peraturan gubernur dan/atau perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan”. Ayat (2): Perda provinsi dan peraturan gubernur dan/atau perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan presiden (Perpres)”. (mar)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

