Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mendagri Kembali Gulirkan E-Voting

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Tito Karnavian
Tito Karnavian

JAKARTA– Jelang pembahasan draf Revisi Undang-undang Pemilu, berbagai wacana muncul dalam mendesain sistem kepemiluan Indonesia ke depan. Salah satunya penggunaan pemungutan suara secara digital atau E-Voting. Wacana tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.


Advertisement

Tito mengatakan, penggunaan E-voting layak dipertimbangkan sebagai salah satu opsi menekan biaya pemilu. Pasalnya, dengan sistem tersebut, kebutuhan terhadap logistik pemilu yang membutuhkan dana besar bisa tergantikan. Mulai dari surat suara, formulir, hingga tinta bisa pindahkan ke digitalisasi.

“Jadi ke TPS ga perlu pake surat suara, ga perlu lagi pakai yang dicelup itu, nah, karena apa? sudah ada finger print,” ujarnya dalam diskusi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, (9/3).

Tito menilai, teknologi tersebut sudah layak dipertimbangkan. Apalagi, data kependudukan Indonesia juga sudah terkonsolidasi. Saat ini, tinggal sebagian kecil saja penduduk yang datanya belum terekam secara digital. “98,8 persen data kependudukan udah E-KTP,” imbuhnya.

Advertisement

Dia juga menjelaskan, saat ini, sudah banyak desa yang menerapkan sistem e-voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Bahkan, di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, e-voting bisa diterapkan dalam Pilkades serentak. “Mengapa tak diterapkan di tingkat nasional. Itu lebih mudah, lebih cepat, tak perlu quick count dan beberapa saat sudah real count,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, sebelum menuju e-voting, sebaiknya dioptimalkan dulu rencana penggunaan rekapitulasi elektronik atau e-rekap. Sebab, e-voting membutuhkan kajian yang matang dan mendalam.

Titi menambahkan, jika e-rekap saja sudah dapat digunakan, maka sistem kepemiluan di Indonesia sudah jauh lebih efisien. “Jadi kalau bisa memotong mata rantai pergerakan suara dari TPS ke tingkat yang lebih tingi akan bisa menekan; satu biaya, dua konflik, ketiga manipulasi,” ungkapnya.

Advertisement

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan jika e-voting diterapkan. Dari sisi budaya, suasana pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang guyug akan hilang. “Itu suasana yang khas Indonesia tidak ditemukan di tempat lain,” ujarnya.

Kemudian dari sisi anggaran, kebutuhan pengadaan mesin juga harus dihitung. Sementara dari sisi teknis, sistem pengamanan data menjadi tantangan berat. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, banyak negara yang kembali ke sistem manual karena tantangan tersebut. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer