
JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 23 daerah telah menuntaskan penanganan sengketa yang diajukan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah dari jalur perseorangan. Dari rekap yang dilakukan Bawaslu RI, sebagian besar gugatan yang diajukan dikabulkan. Yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi akhirnya bisa diikutkan proses verifikasi dukungan.
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, secara keseluruhan, ada 29 sengketa yang diajukan. Dari 29 sengketa itu, hanya 25 yang sampai pada tahap registrasi. ”Dua permohonan tidak dapat diregister dan dua lainnya tidak dapat diterima,” ujarnya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, (17/3).
Dari 25 sengketa yang diregister, lanjut dia, semua telah selesai diproses. Hasilnya, sebelas sengketa diterima sebagian dan tiga sengketa diterima sepenuhnya. ”Kemudian, sembilan ditolak dan dua lainnya terjadi kesepakatan,” tuturnya.
Yang dikabulkan seluruhnya adalah gugatan bapaslon di Kabupaten Bandung, Kepulauan Aru, dan salah satu bapaslon di Kabupaten Nabire. Lantas, dua gugatan di Kabupaten Supiori dapat diselesaikan dengan kesepakatan.
Sementara itu, yang ditolak ialah gugatan bapaslon di Kota Surabaya, Kabupaten Tojo Unauna, Nias, dan Pahuwato. Yang dikabulkan sebagian, antara lain, Kabupaten Gunung Kidul, Banyuwangi, dan Purworejo.
Rahmat menjelaskan, semua putusan tersebut didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum masing-masing. Untuk sengketa yang ditolak, misalnya, pada umumnya, bapaslon memang tidak dapat membuktikan syarat dukungan. Baik berupa salinan e-KTP atau keabsahan formulir dokumen B.1.KWK (pernyataan dukungan).
Untuk putusan mengabulkan sebagian, Bagja menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Misalnya, terjadi masalah teknis pada fasilitas sistem imformasi pencalonan (silon) atau hasil pengecekan tidak akurat. Sementara itu, putusan mengabulkan seluruhnya didasarkan pada kesalahan fatal penyelenggara. Contohnya, berita acara diterbitkan tanpa pengecekan, keliru menetapkan batas waktu penyampaian syarat dukungan dan sebaran, hingga mengabaikan kendala teknis pada silon.
”Kalau putusan kesepakatan, para pihak sepakat melakukan pengecekan ulang syarat jumlah dukungan dan sebaran,” ucap koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan, putusan Bawaslu mengikat. Baik terhadap KPU maupun bapaslon. Khusus untuk penyelenggara, dia meminta KPU di kabupaten/kota menindaklanjuti semua yang telah diputuskan.
”Artinya, ada proses yang akan dilakukan kembali oleh KPU dalam rangka memperbaiki proses pencalonan perseorangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting memastikan jajaran KPU daerah akan menjalankan putusan Bawaslu. Bapaslon yang diterima gugatannya akan langsung mengikuti tahapan yang sedang berjalan.
Dengan 14 putusan diterima oleh Bawaslu, jumlah bapaslon perseorangan yang masih menjalani tahapan verifikasi bertambah. Sebelumnya, data KPU menunjukkan ada 147 bapaslon. (far/c20/fat)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

