100 Hari Kerja Firli Cs Dinilai Minim Prestasi, Ini Kata Jubir KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait 100 hari kinerja pimpinan KPK jilid V. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, kritik tersebut merupakan penilaian untuk kinerja lembaga antirasuah ke depan.
“Kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh pihak manapun termasuk dari ICW, tentu KPK terima sebagai perbaikan kerja-kerja mendatang,” kata Ali dikonfirmasi, Selasa (24/3).
Juru bicara berlatar belakang Jaksa ini menyebut, kritik yang disampaikan ICW merupakan bentuk cinta terhadap KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, KPK akan bekerja semaksimal mungkin dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“KPK akan terus berikhtiar dan berkarya semaksimal mungkin bersama penegak hukum lain dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, agar negeri yang kita cintai bersama ini terbebas dari korupsi,” jelas Ali.
Sebelumnya, ICW mencatat selama 100 hari kerja Firli Bahuri Cs dinilai lebih banyak kontroversi dibanding prestasi. Menurutnya, hingga kini KPK baru melakukan dua kali tangkap tangan, yakni melibatkan Komisioner KPU RI dan Bupati Sidoarjo. Namun dua perkara itu bukan murni hasil Firlis Cs.
Bahkan, Firli Cs gagal menangkap buronan kasus korupsi. Dua buronan KPK yang saat ini tak kunjung bisa ditangkap, yakni Harun Masiku dan Nurhadi. Padahal rekam jejak lembaga antirasuah selama ini dikenal cepat dalam menemukan pelaku korupsi yang melarikan diri,”
“Sebagai contoh, mantan bendahara Partai Demokrat M Nazarudin dalam waktu 77 hari dapat ditangkap KPK di Kolombia,” ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Hal yang perlu dikritisi saat ini jumlah penindakan yang dilakukan oleh KPK menurun drastis. Data KPK menyebutkan sejak 2016-2019 lembaga antirasuah itu telah melakukan tangkap tangan sebanyak 87 kali dengan total tersangka 327 orang.
Namun pada kepemimpinan Firli Bahuri, KPK baru melakukan dua kali tangkap tangan, yakni melibatkan Komisioner KPU RI dan Bupati Sidoarjo. Namun dua perkara itu bukam murni hasil Firlis Cs.
“Akan tetapi dua perkara itu bukan murni dimulai oleh lima Komisioner KPK baru, namun sprindiknya sudah ada sejak era Agus Rahardjo cs,” pungkas Kurnia. (jpc)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

