Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perppu Pilkada Perlu Libatkan Penyelenggara

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA - Draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada yang disusun pemerintah harus dipastikan sesuai kebutuhan. Untuk itu, partisipasi publik perlu juga dicermati pemerintah selaku pembuat Perppu.


Advertisement

Wakil Direktur Eksekutif Pusat kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan, penyiapan Perppu idealnya tidak hanya disiapkan secara eksklusif oleh pemerintah. Namun juga perlu melibatkan lembaga lain, khususnya penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana.

Selain itu, lanjut dia, kerangka hukum yang disusun harus tetap di kawal dan diawasi untuk memastikan tidak ada norma yang melenceng. “Sehingga tidak ada agenda politik yang disisipkan,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, (6/4).

Hurriyah berharap, para elit bisa menahan diri di situasi saat ini. Jangan sampai, apa yang terjadi di parlemen diikuti dalam penyusunan Perppu. Di parlemen, dia menilai elit politik tidak peka sehingga memanfaatkan situasi wabah dengan tetap membahas rancangan Undang-undang yang kontroversial.

Advertisement

Sementara itu, komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Sahab menyarankan KPU dan Bawaslu aktif dalam menyiapkan perppu. Amir memprediksi, jika sepenuhnya diserahkan ke pemerintah, prosesnya akan lama mengingat pemerintah tengah fokus menangani kasus COVID 19.

"Kalau KPU menunggu, baru sebulan ke depan baru muncul. Jadi kita kekosongan hukum nanti jadinya. Ini mesti segera," ujarnya.

Langkah aktif yang dilakukan penyelenggara, misalnya dengan membuat draf. Dia yakin, secara teknis, KPU dan Bawaslu lebih memahami situasi, tantangan dan kebutuhannya. "Drafnya itu langsung diserahkan ke Mensesneg, supaya nanti Mensesneg bisa cepat memprosesnya," imbuhnya.

Advertisement

Kemudian dari perspektif HAM, Amiruddin mendukung kebijakan penundaan. Langkah itu dibutuhkan sebagai salah satu upaya memberikan hak kesehatan yang ujungnya adalah hak atas hidup. Meskipun, implikasinya ada hak politik yang tertunda.

Namun, Amiruddin menilai jalan tersebut menjadi yang paling bijak. "Kalau kita tidak hati-hati dan terus adanya ruang untuk orang tetap berkerumun bertemu dengan orang banyak waktu yang kita butuhkan untuk pemulihan terhadap wabah ini juga akan semakin panjang," tuturnya.

Dia berharap, dalam menentukan kapan tahapan Pilkada dilanjutkan, harus benar-benar dipastikan situasinya. "Ada satu langkah kepentingan kita bersama juga bukan untuk ego satu, dua kekuatan partai politik. Bukan satu calon A, calon B ini semua yang akan kena," pungkasnya. (far)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer