
JAKARTA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah belum maksimal melaksanakan kebijakan khusus dalam mencegah penyebaran Covid-19 di penjara. Sebab, sampai saat ini belum ada langkah dan informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan pandemi di dalam lapas dan rutan.
Sejauh ini, kebijakan yang disampaikan pemerintah masih terkait pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi narapidana (napi) serta anak. Sementara langkah konkret "menyelamatkan" penghuni di dalam lapas dan rutan belum terlihat. "Rutan dan lapas masih rawan menjadi wilayah persebaran Covid-19," kata Anggota Komnas HAM M. Choirul Anam, kemarin (10/4).
Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkum HAM sebanyak 35.676 napi dan anak telah dibebaskan dari lapas serta rutan. Mereka dirumahkan karena masuk kategori warga binaan yang memenuhi syarat mendapatkan asimilasi dan integrasi berupa pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB).
Komnas HAM melihat kebijakan itu belum menyasar tahanan yang ditahan di kepolisian, kejaksaan dan rumah detensi imigrasi. Padahal, sama dengan napi yang lain, para tahanan itu perlu mendapat perhatian karena berada di wilayah rawan persebaran Covid-19. "Belum ada kebijakan dari lembaga-lembaga tersebut terkait para tahanan itu," terang Anam.
Anam menambahkan kebijakan merumahkan napi dan tahanan harus dilakukan dengan kebijakan yang tidak biasa. Itu mengingat pandemi Covid-19 saat ini tergolong situasi tidak normal. "Apalagi melihat kondisi lapas dan rutan saat ini yang over capacity," ujarnya. Sejauh ini, masih ada 235 ribuan orang yang mendekam di lapas-rutan dari kapasitas 170 ribu.
Meski demikian, Anam mewanti-wanti pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembebasan itu sesuai konteks penanganan Covid-19. "Kalau lapas tidak penuh ya tidak perlu ada kebijakan khusus itu (pembebasan bersyarat napi, Red)," terangnya. "Logika dasarnya untuk mencegah persebaran (Covid-10, Red)," imbuh dia.
Terkait napi yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas, Anam meminta masyarakat untuk melihat fenomena itu secara jernih. Perbuatan kambuhan itu tidak sebanding dengan upaya menyelamatkan ratusan ribu manusia di dalam lapas dan rutan yang over kapasitas. "Kalau ketangkep ya dihukum lagi seberat-beratnya," tuturnya. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

