Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Setelah Bodebek, Selanjutnya Banten Terapkan PSBB

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
KETAT: Aparat gabungan melakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas pada PSBB Jakarta hari kedua, Sabtu (11/4). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
KETAT: Aparat gabungan melakukan pemeriksaan kendaraan yang melintas pada PSBB Jakarta hari kedua, Sabtu (11/4). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JAKARTA– Pemerintah telah menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Provinsi Banten. Sebelumnya, Pemerintah juga menyetujui pemberlakuakn PSSB untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, dan Bekasi.


Advertisement

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin akhirnya menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Provinsi Banten. Tidak semua wilayah Banten ditetapkan PSBB, hanya Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Keputusan tersebut telah ditetapkan tanggal 12 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020. PSBB di Banten tersebut ditetapkan dalam rangka percepatan penangann Covid-19. Pasalnya di wilayah-wilayah itu terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan.

Setelah dilakukan kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah wilayah-wilayah tersebut dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, maka perlu dilaksanakan PSBB. “PSBB di Banten perlu diterapkan mengingat peningkatan kasus dan penyebaran virus meningkat signifikan,” ucap Terawan.

Advertisement

Selanjutnya Pemerintah Banten wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan bahwa Provinsi Banten telah mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya pada Minggu (12/4). Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan telah menyetujui permohonan PSBB dari Provinsi Jawa Barat pada Sabtu (11/4).

Usai mendapat restu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berlaku mulai 15 April 2020. Dalam hal ini, PSBB Provinsi Jawa Bara berlaku hanya untuk lima wilayah yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor, sebagai kota penyangga Ibu Kota.

Advertisement

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin akhirnya menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Provinsi Banten. Tidak semua wilayah Banten ditetapkan PSBB, hanya Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Keputusan tersebut telah ditetapkan tanggal 12 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020. PSBB di Banten tersebut ditetapkan dalam rangka percepatan penangann Covid-19. Pasalnya di wilayah-wilayah itu terjadi peningkatan dan penyebaran kasus Covid-19 yang signifikan.

Di sisi lain, jumlah peningkatan kasus positif infeksi Covid-19 mengalami peningkatan tajam kemarin. Tercatata hampir 400 kasus baru terdeteksi pada periode tanggal 11 hingga 12 April 2020. Jumlah ini menjadikan total kasus positif Covid-19 menjadi 4.241 orang.

Meski demikian, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyampaikan optimisme bahwa COVID-19 bisa disembuhkan dengan baik melihat angka kesembuhan di sejumlah daerah yang terpapar penyakit akibat virus corona tersebut terus bertambah.

"Kita bersyukur bahwa sampai saat ini sudah ada lebih dari 359 kasus yang sudah sembuh. Ini sebuah optimisme kita bahwa COVID-19 bisa disembuhkan dengan baik," katanya.

Data yang dihimpun Kementerian Kesehatan mencatat angka kesembuhan di DKI sebanyak 142 pasien, Jawa Timur 68 kasus pasien sembuh, Sulawesi Selatan 25 kasus, Jawa Barat serta Jawa Tengah masing-masing 19 kasus.

Data yang tercatat sejak Sabtu (11/4) hingga Minggu (12/4), angka kesembuhan tercatat sebanyak 73 kasus sehingga total yang sembuh hingga saat ini sudah sebanyak 359 pasien. Meski demikian, jumlah angka kematian juga belum bisa ditekan. Yuri menyebut, kemarin terdapat tambahan 46 kematian baru hingga total kasus meninggal menjadi 373 kasus.

Disisi lain, Pemerintah akhirnya merespon surat terbuka yang dilancarkan oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia beberapa waktu lalu. Surat terbuka tersebut ditujukan pada Presiden Jokowi sebagai bentuk protes karena langkanya APD untuk melindungi dokter dan tenaga medis.

Ketua Umum Pengurus Pusat PDUI Abraham Andi Padlan Patarai mengungkapkan pihaknya sudah bertemu dengan Kepala BNPB Doni Monardo. Dalam pertemuan tersebut Presiden berjanji distribusi APD akan terus ditingkatkan.

”Karena menyangkut APD ini sangat penting buat memproteksi teman-teman sejawat dokter khususnya yang bekerja di layanan primer. Yakni Puskesmas, Klinik dan berbagai Praktek mandiri,” jelasnya.

Salah satu poin kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut kata Abraham adalah adanya harga eceran tertinggi (HET) untuk APD khususnya untuk masker. ”Karena masker ini ada tapi tiada. Kalau kita mau beli masker harga mahal, ada. tapi kalau kita mau beli harga standar, tidak ada,” jelasnya.

Abraham menyebut, patut diduga ada pihak-pihak yang sengaja memainkan jalurjalur perdanganan APD ini. ”Saya ingin menghimbau kepada anak bangsa berhentilah berbuat tidak adil seperti itu karena ini situasinya dalam keadaan. Sangat darurat. Pademi ini tidak bisa kita hadapi sendiri kita harus bersinergi,” jelasnya.

Dengan adanya HET, kata Abraham, dokter-dokter yang berpraktek mandiri bisa membeli APD itu dengan harga yang standar. Selain itu juga disepakati bahwa APD yang dimaksud adalah APD dengan kualitas standar standar WHO. ”Kita tidak ingin memberikan APD pada teman-teman sejawat dokter dengan kualifikasi dibawah standar. Kalau APD tidak bisa pakai prinsip tak ada rotan akarpun jadi,” pungkasnya.

Mengenai upaya pengaturan tata niaga APD di pasar, Kementerian Perdagangan mengaku bahwa sampai saat ini belum ada usulan resmi dari kementerian teknis atau kementerian dan lembaga lainnya untuk pengaturan HET pada APD.

Namun Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jika usulan resmi sudah masuk, pemerintah bisa mengatur teknis HET pada APD.

”Setau saya belum ada usulannya. Tapi seperti kalau kita bikin kebijakan sebelumnya, di antaranya membebaskan impor APD, dan pelarangan ekspor itu kan yang lalu-lalu belum diatur, tapi karena ada usulan dengan adanya situasi seperti ini kemudian jadi kita atur,” ujar Veri, saat dihubungi tadi malam.

Sejauh ini, lanjut Veri, pihaknya sudah menjalankan langkah pengawasan ketat, di antaranya memanggil produsen, importir, dan distributor APD untuk dihimbau tidak menjual dengan harga yang tinggi. Selain itu, para pihak-pihak di atas juga sudah dihimbau untuk memprioritaskan penyaluran produk pada tenaga medis. ”Hanya masalahnya kita tidak bisa monitor misal APD ini dibeli perorangan atau oknum, lalu dikumpulkan dan dijual kembali dengan harga tinggi. Ini kita yang belum bisa mengkontrol,” tambah Veri.(lyn/tau/agf)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer